Penjarahan, Bencana Moral Pascabencana Alam

Opini: Seto Mulyadi

Penulis adalah ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Jakarta.

Selasa, 2 Oktober 2018 | 11:45 WIB

Duka, doa, dan donasi kita bagi para korban bencana alam.

Sisi lain, sebagaimana sempat diberitakan media, pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri “mengizinkan” warga yang menjadi korban gempa di Palu, Sulawesi Tengah, untuk mengambil barang-barang di minimarket. Barang-barang itu akan dibayar oleh pemerintah.

Sebaik apa pun niat di balik kemurahhatian pemerintah, jika benar, kebijakan sedemikian rupa kiranya patut dicermati dan diberikan tanda kutip. Disebut “kebijakan”, karena dibutuhkan kehati-hatian ekstra agar maklumat pemerintah itu tetap bisa ditangkap jernih oleh masyarakat luas bahwa pemerintah tidak sedang mengondisikan penjarahan sebagai bukan masalah, dan pelaku penjarahan tetap harus dianggap bersalah. Juga, betapa pun pemerintah pasti akan membayar barang-barang yang diambil warga dari toko, namun mekanisme pengambilan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum serta tidak memunculkan gejolak susulan.

Terkait penyikapan terhadap penjarahan, kita bisa belajar dari ketegasan otoritas Amerika Serikat saat badai Harvey menggulung negeri Paman Sam pada Agustus tahun lalu. Hanya dalam hitungan 24 jam, otoritas keamanan sudah meringkus enam puluhan orang dengan sangkaan telah melakukan kejahatan terkait badai, termasuk pelaku penjarahan.

Segawat apa pun situasi pascabencana alam, kepada masyarakat --tanpa kecuali--selayaknya patut dibangkitkan kesadaran bahwa mengembalikan ketertiban serta ketenteraman sosial merupakan kebutuhan dan kepentingan bersama semua pihak. Bahu-membahu pada masa sulit merupakan kewajiban. Sebaliknya, tidak boleh ada toleransi terhadap siapa pun yang memanfaatkan situasi kritis untuk tujuan-tujuan pribadi belaka.

Korban bencana alam dipahami sebagai warga yang mengalami kekalutan. Kemampuan mereka untuk berpikir lurus berpotensi terganggu. Membiarkan, apalagi menganggap aksi penjarahan sebagai kewajaran, alih-alih menenangkan warga, justru menganalisasi, bahkan menguatkan dorongan dan perilaku chaotic.

Riset menyimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi menjelang bencana berhubungan dengan perilaku penjarahan setelah bencana. Semakin buruk kondisi sosial ekonomi setempat sesaat sebelum bencana datang, semakin tinggi pula tingkat penjarahan di situ.

Membawa hasil riset tersebut ke konteks penjarahan di wilayah bencana alam di Tanah Air, terdapat tiga implikasi. Pertama, aksi penjarahan sepatutnya dijadikan sebagai indikator kesejahteraan sosial ekonomi di wilayah yang diterjang bencana. Dibutuhkan percepatan perbaikan sosial ekonomi untuk menekan kemungkinan berulangnya penjarahan sewaktu-waktu bencana kembali datang pada masa depan.

Kedua, aksi penjarahan menggambarkan kesigapan seluruh pengambil kebijakan terkait dalam menangani situasi bencana. Pelibatan sektor swasta dalam agenda tanggap bencana, sebagaimana dinyatakan Mendagri, semestinya berlandaskan pada kebijakan yang solid.

Ketiga, ada alasan untuk khawatir bahwa apabila perbuatan mengambil barang tanpa izin si pemiliknya tidak disikapi sebagaimana mestinya, itu dapat ditafsirkan secara keliru sebagai norma legal bagi perilaku anarkistis dan ilegal (kejahatan) dalam situasi pascabencana.

Dampak ke Anak-anak
Lebih-lebih lagi, penjarahan dirisaukan menjadi pembelajaran yang amat buruk bagi anak-anak di wilayah bencana. Orang tua adalah kompas moral bagi anak-anak. Kontrol diri yang memadai dari para orang dewasa akan ditiru oleh anak-anak, sehingga pada gilirannya menguatkan resiliensi mereka. Sebaliknya, ketika orang tua melakukan penjarahan sebagai “solusi hidup”, sehebat apa pun pendidikan karakter di sekolah, niscaya tidak ada artinya ketika realitas di luar sekolah bertolak belakang dengan contoh demikian.

Akibat penjarahan, apalagi jika berketerusan, di ufuk membayang pemandangan bahwa bencana alam hari ini seolah akan berlanjut dengan bencana kemanusiaan esok hari.

Aksi penjarahan menambah panjang risiko bahaya yang rentan dihadapi anak-anak korban bencana alam. Antara lain, kian maraknya pengonsumsian rokok di zona bencana.

Masuknya perusahaan rokok maupun yayasan yang ditopang perusahaan rokok dengan membagi-bagikan bantuan di zona bencana, merupakan disonansi kognitif yang menyimpangkan persepsi masyarakat luas akan bahaya rokok. Lainnya, merujuk penelitian, anak-anak terbelit dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga yang semakin sering berlangsung setelah terpaan bencana alam.

Selain itu, menipisnya pasokan kebutuhan hidup bisa memaksa anak-anak untuk lebih berani berhubungan dengan orang asing. Keadaan tersebut bisa disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian memviktimisasi anak, seperti penculikan dan perdagangan anak, juga mencabut anak dari akar sosial, kultural, dan relijius mereka.

Menyikapi risiko-risiko demikian, sah sudah, bahwa bukan hanya trauma healing yang dibutuhkan oleh para korban--khususnya anak-anak--bencana alam. Rumusan serta penegakan kebijakan yang lebih paripurna untuk melindungi anak-anak di kawasan bencana merupakan agenda yang perlu disegerakan saat ini juga.

Semoga.

CLOSE