Kampanye Pilpres

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Jumat, 28 September 2018 | 13:36 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meresmikan dimulainya kampanye Pilpres 2019 pada Minggu, 23 September lalu. Kampanye dimulai dengan deklarasi kampanye damai di Monas. Ada insiden kecil dengan walk out-nya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena menurutnya ada tindakan yang kurang tepat dari salah satu pendukung pasangan capres-cawapres. Meskipun demikian, semangat menciptakan kampanye yang damai patut diapresiasi dan dilanjutkan sampai kapanpun.

Pengalaman Sejarah
Kita sudah mendapatkan pengalaman buruk, yaitu betapa panasnya Pilkada DKI 2012 dan 2017, serta Pilpres 2014. Tidak ada manfaat apa pun dari kentalnya politisasi identitas primordial dalam ketiga momentum tersebut. Sebaliknya, persatuan dan kesatuan nasional tercabik-cabik karenanya.

Ada beberapa yang khas di balik digunakannya politik identitas dalam kampanye. Setiap orang yang terlibat menjadi tidak rasional. Elemen yang menjadi pertimbangan bukan lagi sejauh mana sebuah pemilu atau seorang calon akan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kesejahteraan publik. Identifikasi rakyat terhadap seorang calon menjadi sangat sempit hanya sebatas apa agamanya atau apa sukunya.

Semua proses pemilu sebenarnya adalah proses teknis dalam sebuah rekayasa sosial. Demokrasi sendiri sebenarnya adalah teknologi sosial di mana sebuah masyarakat memakainya sebagai sebuah kerangka perangkat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan masyarakat luas. Jadi, proses demokrasi adalah hanyalah satu dari seperangkat peranti tadi, tidak lebih.

Cara menyikapinya seharusnya adalah dengan jalan yang rasional. Tanpa rasionalitas, mustahil kita bisa melakukan seleksi publik terhadap kapasitas dan kapabilitas calon-calon pejabat publik. Politisasi identitas pada dasarnya adalah upaya untuk mengaburkan proses seleksi yang rasional tadi.

Sesuatu yang seharusnya rasional tadi berubah menjadi sangat personal dan emosional. Artinya, orang melakukan tindakan tidak berdasarkan hitung-hitungan yang jelas dari segi teknis, tetapi melalui pendekatan emosional. Inilah ciri khas kedua dari politisasi identitas. Karena sifatnya yang personal dan emosional, potensi kekerasannya besar, bahkan bisa menyebabkan disintegrasi. Apalagi orang Indonesia punya potensi amok yang sangat besar. Amok berasal dari bahasa Sansekerta dan sudah menjadi khazanah bahasa umum dengan transliterasi menjadi amuk. Amok juga sudah dipakai dalam kamus bahasa Inggris resmi seperti Merriam Webster. Amok sendiri adalah sebuah tindakan destruktif yang sifatnya spontan disebabkan oleh meledaknya emosi seorang atau sekelompok orang.

Karakter bangsa Indonesia pada satu sisi memang menunjukkan sifat yang ramah dan cenderung altruis. Namun, sifat ini bisa dengan segera berubah menjadi beringas, bahkan buas dan liar dalam satu momentum amok.

Ada berbagai macam penyebab amok, umumnya adalah meledaknya amarah kolektif berdasarkan satu identifikasi. Ledakan amarah itu disebabkan adanya sesuatu yang dianggap musuh dan dimaknai secara ekstrem yang hasilnya adalah pendapat bersama bahwa musuh itu harus disingkirkan, bahkan dengan cara yang sekejam-kejamnya.

Karakter masyarakat seperti itu, sangat rentan terhadap politisasi identitas. Kumpulan orang yang terus menerus dihasut dengan isu agama atau etnisitas akan dengan mudah disulut dan diprovokasi. Dalam sebuah demonstrasi besar, jika ada agitasi untuk membuat amuk, potensi konflik menjadi sangat besar.

Jika kekacauan dan konflik benar-benar terjadi, yang mendapatkan keuntungan hanyalah para oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang rugi adalah rakyat sendiri yang tak berdaya. Rakyat pada umumnya tidak punya cukup sumber daya untuk mengatasi kerugian atas terjadi konflik, kerusuhan dan huru-hara. Mereka akan berakhir dengan menjadi korban konflik atau menderita secara ekonomi dan psikis dalam jangka waktu yang lama.

Kita tentu ingat kasus perang Suriah, perang ini juga dipicu oleh isu-isu identitas. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah proxy war. Suriah menjadi adu kekuatan blok-blok besar dunia. Rakyat Suriah yang digosok, diprovokasi, dan dimanfaatkan sebenarnya hanyalah martir bagi kepentingan besar yang bermain di belakangnya. Kita tentu tidak ingin seperti Suriah.

Demokrasi Indonesia sebenarnya adalah demokrasi yang relatif paling damai untuk negara-negara demokrasi baru. Namun jika potensi politisasi identitas terus diperbesar, maka bukan tidak mungkin demokrasi kita akan kembali pada titik nadir.

Adu Kebijakan
Jadi, marilah kembali ke akal sehat kita. Jika ingin bertanding untuk demokrasi yang substansial, maka sebaiknya fokus saja kampanye pada debat kebijakan dan pembangunan. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah melakukan pembangunan yang sebaik-baiknya selama kurang lebih empat tahun ini.

Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mungkin punya pendapat lain atau memaknai lain kesuksesan pemerintah yang telah diraih selama ini. Kritik terhadap pembangunan akan lebih bagus daripada mengeksploitasi isu-isu identitas.

Kritiklah mulai dari konsep, perumusan hingga pelaksanaannya. Lalu ajukan konsep-konsep tandingan. Jika itu yang dilakukan, maka adu visi misi yang akan terjadi, sehingga rakyat dibuat cerdas dan paham mengenai apa yang ingin dilakukan oleh calon-calon pemimpinnya.

Terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan argumentasi dari tim Prabowo-Sandi, apa pun janjinya, mari kita uji dengan rasional. Bandingkan dengan konsep dan kebijakan Jokowi selama ini. Kita pasti akan berdebat tentang konsep-konsep kebijakan itu, tetapi itulah justru inti dari kampanye yang sehat. Kita bisa berbeda pendapat dan itu sangat dibolehkan dalam demokrasi. Siapa nanti yang akan dipilih, biarkan kita serahkan pada pemaknaan yang dilakukan oleh masing-masing rakyat.

Kubu Prabowo-Sandi, termasuk di antaranya Amien Rais, telah menyerukan kepada pendukungnya untuk berkampanye secara bermartabat. Idealnya tekad ini harus diwujudkan oleh kedua belah pihak, dimulai dari elite-elitenya sendiri. Artinya ada keteladanan dari kita semua yang punya kendali atas pendapat dan tindakan massa. Jangan sampai ucapan kita ternyata tidak diteruskan dalam kenyataan.

Jadi, elite harus mampu menunjukkan bagaimana sikap yang bijak dan tepat dalam menerima dan mendistribusikan informasi. Jangan sampai elite justru suka sekali menerima informasi yang sifatnya hoax atau mengadu domba, lalu menyebarkannya tanpa perasaan bersalah. Sebagai pengemudi dari perubahan sosial, elite-elite punya tanggung jawab yang besar untuk menjadi pengelola informasi dan penegak etika komunikasi.

Pada akhirnya, inti dari pemilu yang damai adalah kesadaran bahwa siapa pun bisa menjadi pemenang dan siapapun juga bisa menjadi yang kalah. Harus siap menang dan kalah. Kalau hanya siap menang, maka reaksi atas kekalahan akan di luar kendali. Kita harus bisa bersikap dewasa terhadap demokrasi, baik dalam hal mendapat kemenangan ataupun mendapat kekalahan karena itulah batas dasar etika dalam demokrasi. Dengan bekal etika itulah diharapkan apa pun hasilnya pada Pilpres 2019 nanti dapat diterima dengan baik dan bijaksana. 

 

CLOSE