Pasangan Pilpres 2019

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Minggu, 19 Agustus 2018 | 08:21 WIB

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun mendatang kembali akan menjadi arena tanding ulang bagi Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Kondisi kali ini sangat berbeda dibandingkan dengan Pilpres 2014. Keduanya tampak mengalami kesulitan yang cukup serius dalam menghadapi pilpres kali ini.

Hal ini terlihat dari drama pemilihan wakil presiden yang sangat mengejutkan hingga akhir waktu. Berbeda dengan apa yang diprediksi oleh banyak kalangan, ternyata Jokowi justru mengumumkan terlebih dahulu pasangannya.

Drama Cawapres
Memilih bakal cawapres kali ini sama sekali tidak mudah. Di kubu Prabowo dramanya benar-benar dinamis. Tema utamanya masih agama dan ulama. Apa yang disebut sebagai ijmak ulama sangat mungkin merupakan upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mendapatkan kursi cawapres mendampingi Prabowo dengan mengambil legitimasi rekomendasi ulama. Alumni Gerakan 212 memperkuat legitimasi itu dengan menyebut bahwa ijmak ulama sebagai “kehendak Allah”.

Partai Amanat Nasional (PAN) tidak serta-merta mengiakan ijmak ulama. Mereka punya calon sendiri, termasuk Amien Rais. Sikap PAN itu mungkin sekali karena mereka melihat bahwa ijmak ulama adalah manuver PKS belaka.

Drama paling menyita perhatian adalah penyebutan Prabowo sebagai “jenderal kardus” oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief. Ucapan yang relatif kontroversial itu dibuat untuk menyebut sikap Prabowo yang tiba-tiba berubah soal cawapres. Pendekatan intensif yang dilakukan oleh Prabowo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah hampir menghasilkan kata akhir, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. Tiba-tiba saja, nama Sandiaga Uno muncul. Konon kata Andi Arief, kemunculan nama itu karena Sandi memberikan masing-masing Rp 500 miliar kepada PKS dan PAN. Partai Demokrat meradang dan keluarlah ucapan “jenderal kardus” itu.

Kubu Gerindra tak kalah meradang karena pucuk pimpinannya dinyinyir sedemikian rupa. Mereka balik menyebut SBY sebagai “jenderal baper”. Istilah ini merujuk pada kepribadian SBY yang dianggap terlalu sensitif. Mungkin bagi Partai Gerindra, fluktuasi dan dinamika politik adalah hal yang biasa. Perubahan yang frontal bisa terjadi kapan saja. Karenanya, seharusnya elite partai, termasuk SBY, tidak boleh sensitif dalam menyikapi hal itu.

Meskipun sampai saat ini, gara-gara ucapan “jenderal kardus” dan “jenderal baper” itu membuat intensitas debat antara keduanya naik, tetapi pada akhirnya SBY memilih bergabung dengan koalisi Prabowo. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena hubungan SBY dengan Megawati Soekarnoputri sendiri juga kurang baik. Mungkin juga ia tidak melihat kemungkinan putranya AHY punya cukup peluang dalam koalisi Jokowi yang cukup gemuk.

Di kubu Jokowi, meskipun dramanya tidak sedinamis kubu Prabowo, tetapi hal itu tetap saja terjadi. Pada detik terakhir, Jokowi lebih memilih Ma’ruf Amin daripada jago sebelumnya, Mahfud MD. Memilih Ma’ruf Amin jelas bukan perkara mudah bagi Jokowi. Ia harus menghadapi risiko bertubi-tubi.

Risiko pertama adalah hilangnya dukungan dari partai-partai koalisi. Jelas, partai-partai koalisi ingin agar wakil mereka yang akan dipilih jadi cawapres.

Risiko kedua adalah hilangnya suara dari sebagian pendukung, terutama para pendukung mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, atau sering disebut Ahoker. Harus diingat bahwa Ma’ruf Amin ada di kubu 212 pada saat kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Ma’ruf bahkan memberikan kesaksian yang memberatkan. Maka, pantas saja kalau para Ahoker berada di garda terdepan dalam penolakan Ma'ruf Amin sebagai cawapres.

Namun, Jokowi sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah taktis sebelum memilih Ma'ruf Amin. Ia terlebih dahulu mengikat loyalitas partai koalisi pendukungnya. Pada saat yang sama sebenarnya Jokowi sudah memberikan isyarat untuk menggandeng kubu kelompok Islam. Ia sangat sering berkeliling ke pesantren dengan menggandeng Ma'ruf Amin. Bergabungnya Tuan Guru Bajang ke dalam barisan Jokowi sebenarnya adalah isyarat lain dari langkah Jokowi itu.

Selain itu, Jokowi juga sangat tepat dalam memilih Ma'ruf Amin. Selama empat tahun pemerintahannya ini ia sangat sibuk diganggu oleh politisasi identitas yang dilakukan oleh sebagian oknum yang mengatasnamakan agama. Gangguan itu bukan saja sangat merisaukan Jokowi tetapi juga membuat energi bangsa menjadi terbuang untuk sesuatu yang tidak produktif.

Orang boleh menuduh Jokowi akan menjadikan Ma'ruf Amin sebagai bumper bagi pemerintahannya, tetapi langkah itu juga merupakan langkah cerdas agar menstabilkan kondisi negara. Dengan stabilitas sosial politik, energi bangsa ini akan terarah untuk sesuatu yang produktif, termasuk dalam mencapai target-target pembangunan ekonomi, SDM dan kebudayaan bangsa. Jadi, langkah Jokowi itu bukan merupakan bentuk strategi dari Jokowi agar dirinya aman semata, tetapi juga merupakan langkah yang menguntungkan bagi seluruh bangsa.

Peluang
Mungkin terlalu dini untuk bicara peluang. Namun, sampai saat ini Jokowi-Ma’ruf Amin jelas merupakan pilihan yang dianggap terbaik bagi rakyat. Menurut informasi dari beberapa lembaga survei, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin masih lebih dari 60 persen. Meskipun Ahoker masih belum sepenuhnya menerima Ma’ruf, tetapi suara di kalangan Nahdliyin menguat. Penguatan juga terjadi di kalangan abangan yang bisa menerima alasan kontekstual dari keberadaan Ma’ruf Amin.

Di kubu Prabowo, masih ada sebagian konflik di internal yang berkaitan dengan tidak diakomodasinya ijmak ulama. Keberadaan Ma'ruf Amin di kubu Jokowi juga berperan dalam memecah setidaknya sebagian pendukung Prabowo. Politik identitas jelas akan sulit dilakukan lagi. Berbagai fitnah kepada Jokowi seperti yang terjadi pada Pilgub DKI tahun 2012 dan Pilpres 2014 hingga saat ini perlahan akan kehilangan relevansinya.

Pengakuan Sandi yang mengaku menyetor Rp 1 triliun untuk dua partai pendukung sedikit banyak memunculkan dekonstruksi pada jargon-jargon religius atau perjuangan atas nama agama seperti yang selama ini diusung. Pragmatisme yang coba ditutupi dengan berbagai narasi baru, belum sepenuhnya hilang kesannya.

Upaya untuk membuat stigma bahwa Sandi adalah sosok yang religius juga kurang berhasil. Sandi yang selama ini dikenal sangat trendi dan modern, mengesankan diri milenial dengan gaya yang bahkan terkesan berlebihan, tidak mudah untuk diubah begitu saja. Apalagi latar belakangnya sebagai pengusaha yang juga eksis di tingkat internasional sangat kontras dengan jargon ekonomi Islam. Jadi, apa yang dilakukan untuk membuat stigma Sandi sebagai sosok yang religius lebih pada upaya untuk meyakinkan kelompok sendiri daripada upaya untuk merekrut pendukung baru.

Kelemahan Prabowo yang lain adalah ketiadaan konsep visi dan misi yang cukup matang. Prabowo berubah pada Pemilu 2014 dengan jargon-jargon religius. Padahal sejak awal, ia dikenal sebagai seorang abangan, nasionalis, dan sangat toleran. Ia juga dikenal dekat dengan Amerika Serikat, sehingga ia menganut ekonomi yang terbuka.

Namun pada 2014 hingga saat ini, ia justru mengusung jargon-jargon proteksionis. Ini menandakan bahwa Prabowo lebih menonjolkan perasaannya untuk mencapai kemenangan semata, tetapi kehilangan identitas dan karakter aslinya. Kita ragu apakah sebenarnya Prabowo berusaha memperjuangkan nilai dan visi yang diyakininya atau sebenarnya tengah berada dalam dikte kekuatan lain degan imbalan janji menjadi presiden.

Pada akhirnya, rakyat Indonesia sendiri yang akan menentukannya. Sikap yang cerdas dibutuhkan mulai saat ini. Kita berharap rakyat bisa secara rasional memilih pemimpin yang punya visi dan sudah terbukti rekam jejak dan hasil kerjanya. 

 

CLOSE