Berebut Kuasa di Tanah Padjadjaran

Opini: Idil Akbar

Penulis adalah dosen Universitas Padjadjaran Bandung.

Selasa, 26 Juni 2018 | 18:06 WIB

Dalam hitungan jam, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) akan dilaksanakan. Sudah cukup banyak jajak pendapat yang memprediksi siapa yang memiliki elektabilitas tinggi dan berpeluang besar memenangi kursi nomor satu di Jawa Barat. Persaingan memang cukup kentara antara pasangan calon karena sejatinya gubernur petahana sudah tidak bisa ikut lagi, sementara wakil gubernur petahana sejauh hasil survei mengatakan masih harus berjibaku agar unggul dengan calon lainnya.

Menariknya, di hampir semua pasangan calon merupakan orang yang masih berkarier sebagai kepala daerah, atau paling tidak berada cukup dekat dan berhubungan erat dengan pemerintahan. Maka, dalam konteks ini secara praktis, setiap pasangan calon memiliki political touch yang merata. Karena itu, Pilgub Jawa Barat kali ini tidak bisa hanya dilihat dari dominasi identitas atau figur. Namun, perang program ikut mewarnai konstelasi yang dibangun oleh semua calon.

Apa indikator untuk itu? Pertama, setiap pasangan calon menampilkan program yang relatif baru. Secara politik, setiap calon menyuguhkan program kerja yang dinamis, bahkan mayoritas berupaya menginisiasi program kerja dengan kemajuan teknologi informasi (TI). Terlepas dari inisiasi ini apakah cukup reliable dengan kondisi geografis dan demografis Jawa Barat, tetapi pemikirannya terlihat mencoba menjawab tantangan zaman yang berjalan saat ini (milenial).

Kedua, model kelanjutan pada program gubernur sebelumnya secara politik relatif hanya menjadi basis pemikiran. Artinya, kritik terhadap program petahana tidak begitu kentara secara substansial. Pola menjadikan gubernur petahana sebagai common enemy sebagaimana ada pada pemilihan di mana petahana ikut kembali, kurang begitu dimunculkan. Hal inilah yang menjadikan perebutan kuasa di Tanah Padjadjaran ini cukup dinamis. Sebab, tidak terdapat calon yang lebih dominan di antara calon lainnya.

Namun, apakah problem politik identitas dan figur tidak muncul sama sekali atau minim dari kontes pilgub? Jawabannya tentu tidak. Perdebatan identitas dan figur masih tetap mengemuka, terutama dalam tema terkait institusionalisasi budaya, pilahan geografis/daerah dan agama. Mengapa hal ini cukup mengemuka? Karena, pada dasarnya tema-tema ini akan menegaskan di mana posisi sosial dan politik masing-masing pasangan calon.

Tema agama, misalnya, setiap calon akan mencoba mengidentifikasi diri sebagai individu yang taat beragama dan mempersonifikasi kesalehan di mata masyarakat. Jawa Barat yang 96 persen masyarakatnya beragama Islam akan menjadikan basis sosiologis ini untuk merefleksikan kecenderungan dalam pemilihan. Meski tidak secara keseluruhan menjadi faktor determinan, tetapi penting memosisikan diri dalam ranah identitas sosiologis tersebut.

Refleksi Pileg dan Pilpres
Pemahaman politik terhadap Jawa Barat tentu saja terkait dengan besarnya populasi yang akan berpengaruh besar pada peta politik nasional. Dengan populasi terbesar di Indonesia, Jawa Barat selalu menjadi ladang perebutan suara.

Setiap partai politik sangat paham bahwa menguasai suara Jawa Barat adalah jaminan untuk tetap eksis dalam panggung politik nasional. Mengidentifikasi kemenangan Jawa Barat untuk politik nasional memang tidaklah berlebihan. Dalam setiap periodisasi pemilu, partai-partai yang menguasai suara Jawa Barat adalah partai pemenang pemilu. PDIP menjadi pemenang Pemilu 1999 dan 2014, Golkar (2004), dan Demokrat (2009).

Karena itu, Pilgub Jawa Barat tahun 2018 masih tetap menjadi barometer bagi kepentingan politik di tingkat nasional. Namun, acuan untuk mengukur hal ini bukan pada siapa calon yang akan memenangi pilgub, tetapi seberapa banyak suara yang diperoleh setiap calon. Hal ini pun masih bersifat tentatif, karena kecuali pasangan calon TB Hassanudin dan Anton Charliyan yang diusung tunggal oleh PDIP, calon lain merupakan pasangan yang diusung oleh gabungan partai politik.

Bagi calon yang diusung oleh gabungan partai politik, memang cukup sulit mengidentifikasi sejauh mana peta dukungan riil yang akan diperoleh masing-masing partai. Artinya gabungan partai politik tersebut juga tidak bisa memastikan suara potensial yang akan didapatkan oleh masing-masing partai. Namun, dengan memenangi Pilgub Jawa Barat, partai politik bisa mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi basis dan merumuskan strategi untuk lebih menguatkan dukungan.

Pilgub Jawa Barat juga cukup memberi pengaruh pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden nanti. Meski tidak bisa dinilai linear dengan kemenangan partai politik, tetapi setidaknya konstelasi yang berlangsung, terutama dari wacana dan perdebatan politik saat ini akan berdampak pada preferensi pemilih Jawa Barat untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Hal ini terlihat pada Pilpres 2014 lalu, di mana preferensi politik pemilih dominan dipengaruhi oleh faktor identitas dan konservatisme agama, yang pada akhirnya suara pemilih Jawa Barat dominan diperoleh oleh Prabowo-Hatta.

Untuk 2019, siapa yang unggul untuk pilpres memang masih tentatif. Hanya saja berbagai hasil survei menunjukkan signifikansi dukungan pemilih Jawa Barat pada sosok Presiden Joko Widodo. Perubahan ini disinyalir bukan lagi soal identifikasi identitas. Namun, keterbukaan informasi, terutama dalam hal penguatan kinerja pemerintahan menjadi unsur utama penilaian. Sementara, konservatisme agama bukan cenderung melemah, hanya sikap rasionalitas sepertinya yang lebih dikedepankan oleh pemilih Jawa Barat saat ini.

Maka, tentang berapa besar suara yang dimenangkan oleh calon yang diusung nantinya akan menjadi penilaian partai politik untuk membenahi diri menuju Pileg dan Pilpres 2019, termasuk apakah harus merekonstruksi kantong suara yang diperoleh, penyebaran dukungan lebih luas atau mempertahankan kondisi sebagaimana adanya. Konstruksi politik seperti ini penting untuk mengapitalisasi kemenangan di Pileg dan Pilpres 2019.

Peta Pertarungan
Pada akhirnya, kompetisi dari keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ini bersifat vis a vis, terutama dalam tiga hal, yakni kekuatan tokoh/figur, dukungan wilayah dan inisiasi program kerja. Mengapa kriteria ini yang paling utama dinilai? Sebab, kembali pada diskusi awal bahwa posisi sosial dan politik calon sangat penting untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh posisi itu terhadap pilihan politik rakyat Jawa Barat.

Dalam hal tokoh/figur, tak ada perdebatan berarti untuk semua calon. Hanya jika ukurannya adalah seberapa populer, maka dominan di berbagai survei mengemuka dua nama, yakni Dedi Mizwar dan Ridwan Kamil. Dua kekuatan yang sebetulnya berafiliasi pada konteks sosial yang sama, yakni religius dan berpengalaman di lini pemerintahan yang berbeda. Calon wakilnya juga ikut menopang masing-masing afiliasi sosial, yakni pesantren dan kesundaan.

Dua nama lain, Sudrajat dan TB Hasanuddin meski karakter figurnya juga cukup kuat dan memiliki afiliasi sosial tertentu, tetapi masih belum cukup mampu mengungguli popularitas dua nama sebelumnya. Namun menariknya, dua nama ini cukup intens mengaitkan afiliasi politik dengan tokoh populer, yakni Hassanudin-Anton dengan Presiden Jokowi dan Sudrajat-Syaikhu dengan Ahmad Heryawan. Harapannya, label afiliasi politik pada tokoh sentral dan populer ini bisa lebih meningkatkan elektabilitas keduanya.

Bagi masyarakat Jawa Barat, konteks figur tak melulu soal popularitas, tetapi juga bagaimana figur tersebut menjadi instrumen sosial dalam membangun kedekatan emosional, baik dalam afiliasi tertentu seperti soal kesalehan dalam agama, nilai kekerabatan dan interaksi (tata laku) maupun personifikasi identitas lainnya. Faktor sosiologis ini pada akhirnya membangun kesadaran politik yang tersubstitusi menjadi pilihan politik.

Dukungan daerah juga sangat berpengaruh besar. Jika melihat dari perolehan suara di Pileg maupun Pilpres 2014, daerah pantai utara (Indramayu, Subang, Purwakarta, Cirebon dan Kuningan) condong berkarakter nasionalis. Itu menjadi alasan mengapa PDIP dan Presiden Jokowi unggul di daerah-daerah tersebut. Sebaliknya daerah Priangan timur (Garut, Ciamis, Banjar, dan sektarnya) dan Priangan barat (Cianjur, Tasikmalaya, dan Bandung Barat) condong sebagai wilayah dengan konservatisme agamanya. Sementara daerah urban (Bandung, Cimahi, Depok, Bekasi, Bogor dan Sukabumi) relatif lebih moderat dan memiliki karakteristik politik terbuka dan kritis.

Apakah skema platform ideologi seperti ini masih akan terjadi di Pilgub Jabar 2018? Secara politik hal ini masih akan tetap dimainkan, meski dalam level yang tidak terlalu determinatif. Mengapa? Karena seiring waktu, rakyat Jawa Barat sudah mulai bertransformasi ke arah yang lebih rasional, dengan penilaian utama pada program kerja dan kesiapan untuk mengaplikasikannya secara tepat, cepat dan menyeluruh. Faktor-faktor seperti ketersediaan lapangan kerja, pemenuhan fasilitas dasar masyarakat, stabilitas harga pangan, dan sebagainya lebih diharapkan dari semua calon tersebut.

Karena itu, inisiasi program kerja yang tepat akan memberi pengaruh cukup besar bagi keterpilihan calon Pilgub Jawa Barat saat ini. Artinya, semua calon harus mampu menjamin program kerjanya bisa terinisiasi dengan baik dan bermanfaat. Terlepas dari kekurangan yang ada, disadari atau tidak, rakyat Jawa Barat sudah membuat standardisasi kinerja melalui gubernur sebelumnya. Maka, pertarungan politik di Pilgub Jawa Barat akan potensial dimenangkan oleh calon yang mampu menjamin Jawa Barat akan jauh lebih baik dan menyejahterakan rakyatnya.

CLOSE