Politik "Big Data" Djoss

Opini: Warjio

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP USU, Medan.

Kamis, 21 Juni 2018 | 09:58 WIB

Siapa yang akan terpilih nanti dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan paparkan beberapa hal terkait persoalan tersebut. Pada minggu kedua Juni 2018, lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei Pilgubsu. Hasilnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) unggul sementara.

Menurut hasil survei Indo Barometer, tingkat elektabilitas pasangan Djoss unggul tipis 37,8 persen dibandingkan pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) yang memperoleh elektabilitas 36,9 persen. Pasangan Djoss yang tingkat elektabilitas sebelumnya 26 persen meningkat menjadi 37,8 persen atau mengalami peningkatan 11,8 persen.

Dua bulan sebelumnya, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network menyebutkan pasangan Eramas lebih unggul dari Djoss yang didukung oleh PDIP dan PPP.

Tentu hasil survei Indo Barometer yang merilis “kemenangan” Djoss atas pasangan Eramas menjelang Pilgubsu 27 Juni 2018 mendatang memberi angin segara Djoss dan pendukungnya dan di sisi lain memberikan kabar “buruk” bagi pasangan Eramas.

Banyak kalangan bertanya, mengapa Djoss yang dianggap banyak kalangan sebagai “orang luar” Sumatera Utara (Sumut) mampu mendapat dukungan masyarakat ?

Sebagaimana yang kita ketahui, Djarot merupakan calon yang kalah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Djarot yang waktu itu berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon wakil gubernur harus mengakui keunggulan pasangan Anies Baswedan dan Sandiago Uno. Sedangkan Sihar Sitorus yang mendampingi Djarot sebagai calon wakil gubernur dalam Pilgubsu 2018 lebih dikenal sebagai anak pengusaha asal Sumatera Utara yang banyak waktunya di Jakarta dan luar negeri. Kini, ketika pelaksanaan Pilgubsu 2018 tinggal beberapa hari lagi, akankah Djoss mampu tetap unggul dan terpilih dalam Pilgubsu 2018?

Politik Big Data
Bagi saya, kemampuan Djoss menaikkan elektabilitasnya karena mereka menggunakan big data. Mereka telah menggunakan apa yang saya sebut sebagai “politik big data”, yaitu suatu upaya atau strategi politik yang menggunakan big data untuk mendekat ke masyarakat dengan tujuan menarik dukungan mereka. Dalam tiga kali debat yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara, Djoss begitu fasih mengungkap berbagai data terkait dengan persoalan dan rencana pembangunan Sumatera Utara. Artinya, untuk penguatan visi dan misinya dalam membangun Sumatera Utara, Djoss menggunakan banyak data. Dan, saya kira inilah yang membuat Djoss menggguli Erasmas dalam hal penggunaan data.

Ketika dikritik oleh Eramas, Djarot dianggap “orang luar” yang tidak tahu persoalan Sumatera Utara, Djarot di dalam debat ketiga menjelaskan bahwa untuk membangun Sumatera Utara tidak harus orang dalam untuk mengetahui persoalan, akan tetapi data bisa dilihat (diakses) di mana-mana. Pernyataan Djarot ini tentu mengindikasikan bahwa data bisa diakses dari mana saja.

Djoss seolah memahami bahwa big data kini bukan lagi sebagai isu dan hanya untuk kepentingan administratif, malah telah digunakan sebagai ”alat politik” dalam persaingan politik yang kompetitif oleh para kandidat yang akan maju dalam kontestasi politik. Big data adalah istilah umum untuk segala himpunan data (data set) dalam jumlah yang sangat besar, rumit, dan tak terstruktur, sehingga menjadikannya sukar ditangani apabila hanya menggunakan perkakas manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional belaka.

David W Nikerson dan Tod Rogers dalam artikelnya yang berjudul Political Campaign and Big Data di Journal of Economic Perspective (2014) telah menjelaskan arti penting big data dalam kampanye politik. Big data dalam kampanye politik bisa digunakan sebagai data base dalam penyusunan target rencana kampanye dan sasarannya. Dengan big data, para politisi mampu memetakan demografi, sejarah kontribusi pemilih dalam politik, pandangan politik pemilih hingga urusan remeh, seperti konsumsi media, aktivitas di media sosial, hingga status kepemilikan rumah, mobil, atau kapal.

Dalam konteks pemilu, big data penting dan telah dipraktikkan oleh Donald Trump yang membuatnya menang dalam pemilu di Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu. Dalam pemilu AS 2016, big data telah dimanfaatkan Donald Trump dengan menggandeng Cambridge Analytica untuk menganalisis data penduduk. Dengan big data, para politisi dapat mendulang berbagai informasi sekecil-kecilnya dari para pemilih.

Dari data itu, termasuk berbagai survei, para analis dapat menentukan wilayah mana yang berpotensi menjadi wilayah pemenangan, atau distrik mana saja yang penduduknya dapat dipengaruhi untuk memenangkan Donald Trump. Kampanye yang dilakukan pun didasarkan pada apa yang diharapkan atau dibutuhkan masyarakat. Setiap penduduk di berbagai wilayah tentu menghadapi isu yang berbeda. Misalnya wilayah A berkutat dengan isu lingkungan, atau wilayah B yang kerap dilanda teror. Dengan big data, Trump dan para analisnya dapat melancarkan kampanye tepat sasaran untuk merespons kebutuhan warga. Ini biasanya dikenal dengan microtargeting. Selain itu, big data juga mampu membantu Trump memperoleh data terkait penduduk mana saja yang dapat dipengaruhi melalui iklan, sehingga lumrah saja jika ia kerap menyerang Clinton lewat pelbagai iklan.

Strategi ini berhasil dilakukan Trump. Ia pun memperoleh suara di berbagai distrik kecil hingga mampu mencuri suara di basis-basis tradisional Hillary Clinton. Misalnya Pennsylvania. Dari berbagai survei, wilayah ini digadang-gadang akan dimenangkan Hillary, berkaca dari pemilu 2012, Barack Obama dari Demokrat mampu memimpin di negara bagian ini dengan kemenangan 5,4 persen di atas kandidat lawan.

Sayangnya, Donald Trump mampu merebut kemenangan di wilayah tersebut dengan menguasai 48,2 persen suara. Partai Republik yang menaungi Trump berhasil mengontrol 13 distrik dari 18 distrik di Pennsylvania. Kemenangan itu membuat Trump mengantongi 20 electoral vote. Di negara bagian Florida, Clinton optimistis meraup 29 electoral vote dengan dukungan pemilih Hispanik. Namun, dukungan Trump dari pemilih kelas pekerja membuyarkan harapan Clinton. Padahal, pada pemilu 2012, Barack Obama mampu membawa Demokrat memimpin 0,9 persen suara di Florida.

Pentingnya big data dalam politik, sebagaimana pengalaman kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS, bisa juga memenangkan Djoss dalam Pilgubsu 2018 setidaknya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan.

Pertama, Djoss menyadari besarnya pengguna internet di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017, setidaknya begitu menurut laporan teranyar Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII). Mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41 persen masih dari kalangan masyarakat urban. Pemanfaatannya sudah lebih jauh, bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga membeli barang, memesan transportasi, hingga berbisnis dan berkarya.

Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Jawa paling banyak terpapar internet, yakni 57,70 persen. Selanjutnya Sumatera 19,09 persen, Kalimantan 7,97 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali-Nusa 5,63 persen, dan Maluku-Papua 2,49 persen. Usia muda, banyak inovasi Internet tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang.

Kedua, Djoss menyadari bahwa 49,52 persen pengguna internet di Tanah Air,termasuk di Provinsi Sumatera utara adalah mereka yang berusia 19 hingga 34 tahun. Kelompok ini mengabsahkan profesi-profesi baru di ranah maya, semisal selebgram (selebritas Instagram) dan youtuber (pembuat konten YouTube). Menjamurnya perusahaan rintisan digital atau startup pun sedikit banyak digerakkan oleh kelompok usia ini, baik mereka sebagai pendiri atau konsumen.

Di posisi kedua, sebanyak 29,55 persen pengguna internet Indonesia berusia 35 hingga 54 tahun.
Data di atas saya kira menjadi “pertimbangan” dan “alat” Djoss untuk menyusun visinya sebagai respons keperluan masyarakat Sumatera Utara. Tentu, politik big data yang digunakan oleh Djoss untuk memperoleh dukungan masyarakat Sumatera Utara, terutama pengguna internet, akan diuji dalam Pilgubsu 27 Juni 2018.