Indeks Hukum
Tanggal:    
Jumat, 20 September 2019 | 12:00 WIB

Enam Korporasi Jadi Tersangka Karhutla

Sebanyak enam korporasi ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan. Diperkirakan jumlah tersangka akan makin banyak.

Jumat, 20 September 2019 | 10:53 WIB

Tata Kelola Dana Hibah di Kempora Rawan Diselewengkan

KPK menetapkan Menpora Imam Nahrawi dan asisten pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah.

Jumat, 20 September 2019 | 10:46 WIB

KPK Duga Suap dan Gratifikasi Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Diketahui, Imam dan asisten pribadinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah kepada KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Jumat, 20 September 2019 | 10:16 WIB

Kemandirian Pegawai, Ciri-ciri Lembaga Antikorupsi Independen

Prinsip kemandirian disepakati seluruh lembaga antikorupsi dunia dalam Jakarta Principles pada 2012.

Jumat, 20 September 2019 | 08:41 WIB

KPK Heran Koruptor dan Pencuri Sandal Diperlakukan Sama

Menurut Laode, draf RUU Pemasyarakatan terkesan menolerir korupsi bahkan menyamakan pelaku korupsi dengan kejahatan biasa seperti pencuri sendal.

Jumat, 20 September 2019 | 07:31 WIB

Laode: Pegawai KPK Menangis "Rumahnya" Dirombak DPR dan Pemerintah

Laode menggunakan menganalogikan KPK sebagai rumah yang dititipkan kepada seluruh pegawai termasuk komisioner.

Jumat, 20 September 2019 | 01:51 WIB

Pengamat Beberkan 12 Titik Lemah RUU KUHP

Pasla tentang hubungan badan di luar nikah dinilai terlalu jauh masuk ranah privat.

Kamis, 19 September 2019 | 22:15 WIB

PSI Kritik Sikap PKS Terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

UU ini akan menjadi payung hukum dalam melindungi kaum perempuan dari kekerasan seksual.

Kamis, 19 September 2019 | 22:10 WIB

Dengan UU Baru, KPK Khawatir Kasus Korupsi Mudah Dikalahkan di Pengadilan

Dengan kondisi ini, tak tertutup kemungkinan pihak yang berwenang mengendalikan proses penegakan hukum di KPK nantinya setingkat deputi atau direktur.

Kamis, 19 September 2019 | 21:21 WIB

MK Siap Terima Pengajuan Uji Materi UU KPK

Mahkamah Konstitusi menyatakan siap menerima pengajuan uji materi hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).