Mendagri: MK Pasti Proses Gugatan Pilkada Selisih 2-3 Persen

Mendagri: MK Pasti Proses Gugatan Pilkada Selisih 2-3 Persen
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat melakukan pemantauan jalannya pelaksanaan Pilkada di sejumlah wilayah di Semarang, Rabu 27 Juni 2018. ( Foto: Suara Pembaruan / Stefi Thenu )
Vento Saudale / YUD Kamis, 12 Juli 2018 | 21:41 WIB

Bogor - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan gugatan Pilkada dengan selisih 2 hingga 3 persen akan diperhatikan dan diproses Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut juga dianggap mampu menyaring seluruh gugatan yang saat ini mencapai 60 dari berbagai daerah.

Hal itu dipaparkan Tjahjo di sela peringatan Hari Anti Narkoba (HANI) di Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido Bogor, Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (12/7). Tjahjo mempersilakan pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum untuk menyampaikan gugatan ke MK. Namun menurutnya, mereka juga harus memperkirakan kemungkinannya untuk ditindaklanjuti.

"Yang kekalahannya antara dua persen sampai tiga akan diperhatikan (oleh MK). Jangan semua permasalahan harus diajukan," kata Tjahjo di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Negara Kabupaten Bogor, Kamis (12/7). Selain itu, ia mengharapkan pihak penggugat mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku.

MK sebelumnya telah merilis 60 gugatan terkait hasil dan pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Beberapa di antaranya diketahui berasal dari wilayah Jawa Barat seperti Kota dan Kabupaten Cirebon hingga yang terakhir dari salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Bogor.

Tjahjo mengharapkan para pasangan calon kepala daerah yang kalah dalam pemilihan kali ini bisa menerima hasil akhir rekapitulasi suara. Mereka diminta tidak asal menggugat keputusan KPU setempat bila tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan laporannya.

Namun, ia memastikan seluruh laporan tersebut tetap diakomodasi MK maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum daerah masing-masing. "Saya kira MK cukup akomodatif melihat Undangan-undangan yang ada dan mencermati berbagai perkembangan-perkembangan dari Pilkada yang ada," kata Tjahjo.

Menanggapi banyaknya gugatan ke MK, Tjahjo menegaskan pihaknya tidak akan mengundurkan waktu penetapan pemenang Pilkada kali ini. Sesuai jadwal dalam surat edaran Kementrian Dalam Negeri ke daerah-daerah, KPU akan tetap menetapkan hasilnya pada 23 Juli 2018.

"Kami tetap sesuai aturan. Karena KPU sudah memiliki tahapan persiapan memasuki Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019," katanya. Tjahjo pun berharap penyelesaian gugatan di MK berjalan lancar dan hasilnya pun dapat diterima oleh semua pihak.

Sementara itu, Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor nomor urut 3, Jaro Ade-Ingrid Kansil (Jadi) menyatakan telah melayangkan gugatan ke MK pada Selasa (10/7/2018). Mereka menuding KPU setempat melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor 2018 hingga mempengaruhi perolehan suara.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor APPP 30/1/PAN.MK/2018, dengan menyebutkan pihak termohon adalah KPU Kabupaten Bogor. Kuasa Hukum Jadi Herdiyan Nuryadin mengaku telah memiliki bukti yang kuat untuk meyakinkan gugatannya tersebut.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil pleno tingkat kabupaten, pasangan Jaro Ade – Ingrid Kansil hanya berselisih sekitar 2,3 persen suara dari pasangan Ade Yasin – Iwan Setiawan. Maka, kemungkinan besar sengketa Pilkada di Bumi Tegar Beriman ini diproses oleh MK.



Sumber: BeritaSatu.com