KPK Tak Khawatirkan Gelombang PK Terpidana Korupsi

KPK Tak Khawatirkan Gelombang PK Terpidana Korupsi
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Kamis, 12 Juli 2018 | 20:33 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak khawatir dengan gelombang peninjauan kembali (PK) yang diajukan sejumlah terpidana korupsi. Hal ini lantaran upaya hukum luar biasa itu merupakan hak terpidana.

"Kita memang lihat ada gejala cukup banyak terpidana kasus korupsi ajukan PK. Kami tidak khawatir sama sekali karena itu hak terpidana," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (12/7).

Diketahui, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang menjadi terpidana penyalahgunaan dana operasional Menteri (DOM) tahun 2011-2013 dan Choel Mallarangeng, terpidana korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang mengajukan PK atas perkara yang menjerat mereka.

Sebelumnya, terdapat tiga terpidana yang telah mengajukan PK dan saat ini sedang menjalani proses persidangan, yakni mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, terpidana suap pembangunan P3SON Hambalang dan tindak pidana pencucian uang; mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari terpidana perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes); dan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali narapidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013.

Gelombang PK ini terjadi setelah Artidjo Alkostar pensiun sebagai Hakim Agung pada 21 Mei 2018. Febri mengaku tak dapat menilai adanya gerakan para terpidana untuk bersama-sama mengajukan PK setelah Artidjo pensiun. Meski demikian, Febri meyakini pensiunnya Artidjo tidak akan berpengaruh terhadap kinerja Mahkamah Agung (MA). Hal ini lantaran KPK menilai kinerja MA dan jajaran pengadilan sudah jauh lebih baik. Apalagi menyangkut penanganan kasus korupsi yang memiliki bukti kuat.

"Saya tidak tahu (adanya gerakan terpidana korupsi bersama-sama ajukan PK), tapi ada atau tidak itu tidak akan terpengaruh karena MA dan jajaran pengadilan di bawah sudah jauh lebih baik dalam proses sidang kasus korupsi apalagi bukti makin kuat," katanya.

Untuk itu KPK meyakini majelis hakim akan independen, profesional dan imparsial dalam menangani PK para terpidana korupsi ini. KPK sendiri yakin dengan bukti-bukti dan kontruksi perkara yang menjerat pada terpidana. Apalagi, bukti dan konstruksi perkara para koruptor itu sudah diuji dalam proses persidangan sejak tingkat pertama hingga berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

"KPK yakin sekali dengan konstruksi-konstruksi kasus tersebut memang sudah diuji dalam proses panjang. Sejak tingkat pertama pembuktian jaksa dan penasihat hukum dan diuji lagi (di tingkat) banding kalau dia banding sampai bermekuatan hukum tetap," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan