Paduan Suara Dialita Raih Penghargaan Gwanju Human Rights Award

Paduan Suara Dialita Raih Penghargaan Gwanju Human Rights Award
Paduan suara Dialita tampil dalam acara Bernyanyi dan Ngobrol bersama Dialita di Ruang Putih, Bandung, 24 April 2019 lalu. The May 18 Memorial Foundation mengumumkan paduan suara yang beranggotakan penyintas dan keluarga korban tragedi 1965 ini sebagai peraih Special Prize Winner of the 2019 Gwanju Prize for Human Rights di Gwanju, Korea Selatan pada Sabtu, 18 Mei 2019 ini. ( Foto: Suara Pembaruan / Adi Marsiela )
Adi Marsiela / LES Sabtu, 18 Mei 2019 | 19:03 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Paduan suara Dialita terpilih sebagai peraih The Special Prize Winner of the 2019 Gwanju Prize for Human Rights. Paduan suara yang secara resmi dibentuk pada 4 Desember 2012 ini berisikan penyintas serta keturunan dari korban tragedi 1965.

Pemberian penghargaan ini bakal berlangsung pada 18 Mei 2019 siang di Balai Demonstrasi Pusat Kebudayaan Memorial, Gwangju, Korea Selatan. Lokasinya sekitar 268 kilometer dari Seoul, ibukota Republik Korea Selatan.

Ketua Paduan Suara Dialita, Uchikowati Fauzia mengatakan penghargaan itu merupakan yang pertamakalinya mereka terima. Selama ini, Dialita bernyanyi sembari berbagi cerita soal nilai-nilai kemanusiaan kepada generasi muda. “Ini bukan sekedar penghargaan tapi pengakuan,” kata Uchikowati pascamenerima penghargaan tersebut lewat aplikasi Whatsapp, Sabtu (18/5/2019).

Penghargaan ini datang dari The May 18 Memorial Foundation. Sebuah yayasan yang didirikan guna mengenang ribuan korban kerusuhan berdarah pada 18-27 Mei 1980 di bawah diktator Korea Selatan, Chun Doo-hwan. Saat itu, mahasiswa dan masyarakat sipil Gwangju turun ke jalan melawan tentara yang sudah ‘mengepung’ kota tersebut. Peristiwa ini— menelan korban sedikitnya dua ribu jiwa—dikenal dengan sebutan Gerakan Demokratisasi Gwangju.

Pada tahun 2016, difasilitasi oleh label Yes No Wave Yogyakarta, Dialita meluncurkan album perdana bertajuk “Dunia Milik Kita” yang berisikan 10 lagu. Lewat album ini, dua generasi bertemu dan bekerjasama dalam satu karya. Para seniman muda mengaransir ulang lagu-lagu yang disusun lewat ingatan dan memori para penyintas saat ditahan di penjara wanita Bukit Duri pasca tragedi 1965.

Album ini mendapat sambutan dan tanggapan positif dari masyarakat muda. Majalah Rolling Stones Indonesia mendapuk “Dunia Milik Kita” sebagai satu dari 10 album terbaik 2016.

“Selain makin dikenal kaum muda, Dialita harus selalu melakukan evaluasi dan instropeksi agar lebih baik lagi. Bukan hanya bernyanyi tapi juga bagaimana Dialita menggunakan media ini sebagai alat perjuangan,” imbuh Uchikowati.

Komite Penilai Gwangju Human Rights Award 2019 juga bakal memberikan 2019 Gwangju Human Right Award untuk Joanna K. Carino dari Philippine. Panitia sudah mengumumkan nama keduanya melalui fanpage Facebook The May 18 Memorial Foundation pada 15 April 2019 lalu.

Chief of The May 18 Memorial Foundation, Lim, Seon-suk memaparkan Indonesia memiliki sejarah politik yang bergejolak sejak proklamasi 1945 dengan berbagai perbedaan ideologi dan berbagai kelompok kepentingan yang bersaing untuk kekuasaan.

“Pertikaian memuncak pada September 1965 yang diduga gagal lewat kudeta diikuti pembersihan banyak orang Indonesia lewat penyitaan, penyiksaan, dan eksekusi di luar pengadilan. Pembersihan ini memengaruhi ratusan ribu orang Indonesia dan tidak pernah diakui secara resmi oleh pemerintah. Sejak itu penyintas dan keluarga mereka terus menderita stigma dan diskriminasi mendalam,” ungkap Lim.

Paduan Suara Dialita memilih bernyanyi sebagai upaya saling dukung antar sesama penyintas, bukan sekedar penyembuhan diri. “Lagu-lagunya menyampaikan pesan perdamaian dan solidaritas, dengan harapan akan mendidik bangsanya soal masa lalu yang terlupakan, khususnya bagi generasi muda,” tambah Lim.

Terkait penghargaan untuk Carino, Lim memaparkan, perjuangannya melawan militerisme atas masyarakat adat dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, menginspirasi warga dunia. Salah satu pendiri Cordillera Peoples Alliance for the Defence of Ancestral Domain and Self Determination (CPA) pada tahun 1984 ini tidak kenal lelah memperjuangkan peningkatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Perjuangan Carino menempatkannya sebagai korban penangkapan, penahanan illegal, serta pengawasan dengan ancaman fisik. Pada Februari 2018, Pemerintah Filipina di bawah Presiden Duterte mengajukan gugatan hukum terhadap 657 orang, termasuk Carino dan pimpinan CPA atas tuduhan terlibat terorisme. Pada Oktober tahun yang sama, Presiden Duterte memerintahkan Departeman Kehakiman untuk melanjutkan kasus tersebut.

Berbagai tekanan itu tidak menghentikan perjuangan Carino, sehingga panitia memutuskan dia berhak atas 2019 Gwangju Human Rights Award.

 

 



Sumber: Suara Pembaruan