Bawaslu-Polda Metro Bahas Penanganan Oknum Guru SMAN 87

Bawaslu-Polda Metro Bahas Penanganan Oknum Guru SMAN 87
Kepala Sekolah SMAN 87 Jakarta Patra Patiah. ( Foto: BeritaSatu Photo / Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / YUD Jumat, 12 Oktober 2018 | 22:04 WIB

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya, melakukan koordinasi terkait penanganan dugaan pelanggaran pemilu, di wilayah DKI Jakarta. Salah satunya, perkara guru SMAN 87 Jakarta berinisial N yang diduga memberikan doktrin anti-Jokowi kepada siswa di sekolah.

"Ada beberapa agenda dari Bawaslu DKI terkait koordinasi dengan kapolda. Pertama yaitu, demi menjalankan amanah Undang-undang nomor 7 tahun 2017 di Pasal 486, terkait Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Jadi kita perlu sampaikan kepada kapolda beserta jajarannya, terkait pemahaman penanganan tindak pidana pemilu," ujar Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi, Jumat (12/10).

Dikatakan, saat ini ada beberapa wilayah yang menangani dugaan pelanggaran pemilu. "Tadi kita sampaikan pertama yang di Jakarta Selatan, terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan (guru) di SMA 87. Kita sudah investigasi, dan hari Senin besok kita memanggil kepala sekolahnya, kemudian ibu guru yang bersangkutan yang mengajar di SMA 87, kemudian yang terakhir pelapor," ungkapnya.

Ia menyampaikan, pada saat mengadu kepada kepala sekolah, awalnya pelapor tidak diketahui identitasnya. Namun, Sentra Gakkumdu melakukan penelusuran dan telah mengetahui alamatnya.

"Sudah kami telusuri bekerja sama dengan kepolisian, Gakkumdu, dan sudah kita dapatkan alamatnya. Nanti hari Senin kita klarifikasi," katanya.

Dia menuturkan, penegakan hukum penanganan dugaan pelanggaran pemilu itu berada di Sentra Gakkumdu. "Penegakan hukum itu nanti tetap di Gakkumdu, apakah ini ada dugaan pelanggaran pemilu atau tidak. Kalau memang ada dugaannya di SMA 87, maka 1x24 jam akan langsung proses. Pidana Pemilu. Kalau memang ada dugaan, unsurnya terpenuhi, maka bisa langsung penyidikan 14 hari. Namun jika tidak ada dugaan pelanggaran pemilu, bisa kita rekomendasikan kepada pelanggaran undang-undang lainnya," jelasnya.

"Tapi bila memang tidak ada pelanggaran sama sekali di SMA 87, si pelapor tidak bisa membuktikan konten atau adanya perlakuan guru yang tidak sesuai faktanya, maka kita sampaikan tidak ada dugaan pelanggaran," tambahnya.

Sementara itu, dugaan pelanggaran pemilu juga terjadi di Jakarta Utara, terkait calon legislatif (caleg) yang diduga melakukan politik uang dengan membagi-bagikan sembako.

"Ini sudah diklarifikasi, masuk pembahasan kedua, langsung perintah penyidikan kepada kepolisian di Polres. Tapi tetap kita berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, karena Gakkumdu ada di Polda," katanya.

Selanjutnya, dugaan pelanggaran pemilu terkait larangan kampanye di tempat pendidikan juga terjadi, di daerah Jakarta Barat.

"Ada caleg yang kampanye di tempat pendidikan dan melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Ini sudah diklarifikasi, tinggal menunggu pembahasan kedua apakah kasus ini dilanjutkan atau tidak. Nah untuk penanganan ini ada beberapa hal yang kita koordinasi dengan Polda agar penyidikan dari kepolisian. Tetap berkoordinasi, karena dugaan tindak pidana pemilu itu kita melibatkan pendampingan dari kepolisian," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE