Anies: Proyek LRT Fase II dan Rumah DP Rp 0 Terancam Gagal

Anies: Proyek LRT Fase II dan Rumah DP Rp 0 Terancam Gagal
Pelaksanaan uji operasional kereta LRT Jakarta di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur, 29 Agustus 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Carlos Roy Fajarta )
Erwin C Sihombing / FMB Jumat, 21 September 2018 | 18:43 WIB

Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan memastikan proyek pengerjaan kereta ringan (light rail transit/LRT) fase II trase Velodrome-Tanah Abang dan pembangunan rumah DP Rp 0 tidak berlanjut. Pasalnya, DPRD DKI menolak pemberian suntikan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 2,3 triliun untuk Jakpro selaku pelaksana proyek.

"Bisa mandek. Sudah pasti itu. Otomatis. Sangat disayangkan sikap dewan seperti itu," kata Anies, di Hotel Westin, Jakarta, Jumat (21/9).

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI telah menolak usulan PMD Rp 2,3 triliun untuk Jakpro dalam APBD Perubahan 2018. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk proyek pembangunan LRT fase II dan pembangunan rumah DP Rp 0 di dua wilayah.

Salah satu alasan ditolaknya PMD karena perlu didahului dengan revisi perda penyertaan modal. Anies menyadari, penolakan terhadap usulan pemberian PMD tersebut telah mengganggu pelaksanaan janji kampanyenya salah satunya adalah pembangunan rumah Rp DP 0.

"Hal ini tentu sudah mengganggu," katanya.

Sekalipun usulan suntikan modal ditolak, Anies menuturkan, pihaknya masih memiliki langkah untuk mencari dana agar janji-janji kampanyenya bisa terwujud. Termasuk meneruskan pembangunan LRT.

Selain menolak usulan PMD Jakpro, DPRD DKI juga menolak usulan PMD Rp 85 miliar untuk Food Station Tjipinang melakukan pembangunan jalan dan revitalisasi drainase di pasar induk, dan PMD untuk PAM Jaya sebesar Rp 1,2 triliun yang antara lain untuk kegiatan pemipaan.

Dari serangkaian penolakan tersebut, Anies sangat menyayangkan ditolaknya PMD untuk pemipaan. Sebab, masyarakat bawah hingga kini masih terbebani penyediaan air bersih. Dengan ditolaknya usulan proyek pemipaan, Anies menilai DPRD DKI tidak prorakyat.

"Yang penting sekali pada air minum, pipa. Kalau yang lain kita bisa mencari financing. Macam-macam (caranya). Tetapi kalau mengenai air bersih ini untuk rakyat kecil, karena rakyat beli air bersih bisa mencapai Rp 20.000, kalau ini ditolak maka dewan berpihak pada siapa?" katanya.

Baca juga: Di Depan DPRD, Dirut Jakpro Mengaku Ragu Bisa Kerjakan LRT Fase 2



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE