Cegah Percepatan Penurunan Muka Tanah

Pemprov DKI Akan Tertibkan Penggunaan Air Tanah

Pemprov DKI Akan Tertibkan Penggunaan Air Tanah
pompa air
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 12 Juli 2018 | 17:09 WIB

Jakarta - Untuk mencegah penurunan tanah di Kota Jakarta semakin cepat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meningkatkan penertiban penggunaan air tanah. Baik di perumahan, kawasan perindustrian hingga ke kawasan perkantoran.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan seusai menjadi pembicara dalam acara Workshop Answering The Challanges of Jakarta's Ground Water Problems di Hotel Four Points, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/7).

Baca Juga: Bangunan di Sudirman-Thamrin Minim Sumur Resapan dan IPAL

Dijelaskannya, air tanah merupakan salah satu masalah utama bagi Kota Jakarta. Bila seluruh perumahan, perkantoran dan kawasan industri menggungakan air tanah berlebihan, maka penurunan muka tanah di Jakarta akan semakin cepat. Padahal, sudah 40 persen wilayah di Jakarta yang berada dibawah permukaan laut. Sementara penurunan muka tanah di Jakarta sudah mencapai 7,5 centimeter (cm) hingga 17 cm setiap tahunnya.

"Jadi kita, seluruh warga, harus mengubah cara mendapatkan air tanah dan cara membuang air. Kami di Pemprov DKI, sudah mulai melakukan inspeksi ke kantor-kantor dan tempat perindustrian. Nanti di perumahan juga. Kami ingin pastikan penggunaan air tanah tidak digunakan tak terkendali," kata Anies.

Baca Juga: Kawasan Industri di Jakbar dan Jaktim Kritis Air Tanah

Selain meningkatkan penertiban penggunaan air tanah secara berlebihan, pihaknya juga akan mendata sumur resapan yang ada di Jakarta. Sumur resapan digunakan untuk menampung aliran air hujan sehingga dapat menambah cadangan air tanah di Jakarta.

Hingga saat ini, Kota Jakarta sudah memiliki sekitar 4.400 sumur resapan. Namun berdasarkan pemantauan para pakar air yang hadir dalam workshop tersebut, hanya 60 persen dari jumlah tersebut atau sekitar 2.640 sumur resapan yang dapat terpantau penggunaannya. Sedangkan sisanya, 40 persen lagi atau sekitar 1.760 sumur resapan tidak terdata sama sekali.

"Makanya saya mengharapkan dari workshop ini, nanti ada roadmap untuk menyelesaikan masalah air tanah yang bisa kita gunakan bersama-sama dalam menyelesaikan masalah air tanah di Jakarta," ujarnya.

Baca Juga: DKI Inspeksi Sumur Resapan di Kawasan Industri

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengakui bila hanya mengandalkan pengawasan dan penertiban air tanah saja, pihaknya akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan penggunaan air tanah dan percepatan penurunan muka tanah Jakarta.

"Karena itu, kita membutuhkan kesadaran bahwa air sekarang sudah memasuki fase kritis sekali. Jadi warga harus mulai mengurangi penggunaan air sumur. Mulai menggunakan bukan air tanah," terangnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE