Hanya 4 Bangunan di Sudirman-Thamrin yang Telah Buat Sumur Resapan dan IPAL

Hanya 4 Bangunan di Sudirman-Thamrin yang Telah Buat Sumur Resapan dan IPAL
Le Meridien, Jakarta. ( Foto: istimewa )
Lenny Tristia Tambun / BW Senin, 9 Juli 2018 | 12:47 WIB

Jakarta - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI telah mengirim surat peringatan terhadap 68 pemilik dan pengelola 80 gedung yang ada di kawasan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, Jakarta Pusat, terkait hasil penertiban sumur resapan, penggunaan air tanah, dan pengolahan air limbah yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Maret 2018 lalu.

Kepala Dinas Citata DKI, Benny Chandra mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat peringatan terhadap 68 pemilik dan pengelola gedung. Surat peringatan ini diterbitkan berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) Nomor 567-/0-763, tertanggal 30 April 2018.

"Dengan pernyataan, agar pengelola segera melakukan perbaikan atas temuan yang telah dituliskan dalam berita acara," kata Benny seusai mengikuti Apel pelaksanaan survei Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta Pemanfaatan Air Tanah di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (9/7).

Dari 80 gedung di Sudirman-Thamrin, hanya 69 bangunan yang telah berkonsultasi untuk penyusunan rencana aksi perbaikan bangunan gedung, terkait tiga aspek, yaitu penyediaan sumur resapan, instalansi pengolahan air limbah (IPAL), dan pemanfaatan air tanah. Ke-80 gedung tersebut dipunyai 60 pemilik.

Dan dari 69 bangunan tersebut, baru empat gedung yang telah melaksanakan perbaikan dan memenuhi seluruh aspek terkait penyediaan sumur resapan, pengadaan IPAL, dan pemanfaatan air tanah.

Keempat bangunan tersebut adalah Hotel Le Meridien, Mandarin Oriental, Menara Astra, dan Sultan Presiden.

"Walaupun sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tetap saja, secara periodik kami akan terus monitoring untuk pemenuhan dan penyediaan terhadap ketiga aspek tersebut," ujarnya.

Sementara itu, 41 bangunan telah memiliki rencana aksi perbaikan dan akan segera melakukan ketiga aspek tersebut dalam waktu dekat. Adapun 24 bangunan tinggi lainnya, saat ini masih menyusun rencana aksi perbaikan.

"Rencana aksi perbaikan ini diharapkan dapat menjadi acuan, baik bagi pemerintah yang mengelola bangunan tinggi bahkan masyarakat dalam memonitor pemilik bangunan tinggi," terangnya.

Terhadap 11 gedung lainnya yang belum menunjukkan niat baik, seperti tidak hadir dalam konsultasi penyusunan rencana aksi atau 65 gedung yang sudah mempunyai rencana aksi tetapi berlarut-larut dalam penyelesaian rencana aksi perbaikan, maka pihaknya akan mengeluarkan surat peringatan kedua dan ketiga.

"Apabila tidak diindahkan, maka kami akan menindak dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Seperti diketahui, pada Maret 2018, Pemprov DKI memeriksa 80 gedung terkait sumur resapan dan penggunaan air tanah. Namun, karena tiga gedung masih dalam tahap finishing pembangunan, maka yang diperiksa hanya 77 gedung. Hasil pemeriksaan yang diumumkan Anies pada 11 April 2018, terdapat 37 gedung yang tidak ada sumur resapan dan 40 gedung yang melengkapi bangunannya dengan sumur resapan.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE