Pakar: Saksi Ahli Harusnya Ungkap Fakta, Bukan Olah Data

Pakar: Saksi Ahli Harusnya Ungkap Fakta, Bukan Olah Data
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
L Gora Kunjana / AO Kamis, 11 Oktober 2018 | 22:15 WIB

Jakarta - Gugatan yang dilakukan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap saksi ahli Bambang Hero merupakan rentetan dari bentuk ketidakpercayaan terhadap kepakaran dari saksi ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebelumnya, kolega Bambang Hero, yakni Basuki Wasis yang juga merupakan saksi ahli, terlebih dulu digugat di pengadilan yang sama dan berujung dengan putusan perdamaian. Basuki Wasis mengakui ada kesalahan dan menarik kembali surat keterangan ahli perusakan lingkungan hidup yang dibuatnya.

Pakar hukum kehutanan, Sadino mengingatkan, jika gugatan yang disampaikan menyangkut validitas data, pihak yang dirugikan bisa menggugat. Apalagi sebagai saksi ahli yang bersangkutan tidak sekadar memberikan keterangan normatif, namun juga mengambil sampel serta melakukan penelitian di lapangan.

Dalam kegiatan penelitian pastinya ada data koordinat, luasan kebakaran dan lokasi kebakaran. Dalam penyajian data koordinat saja misalnya ada hal yang patut diduga karena menggunakan sampel pada wilayahnya berbeda. Seorang saksi ahli, kata Sadino seharusnya hanya menyampaikan fakta yang ada dan bukan mengolah data. “Hal ini juga patut dipertanyakan, mengapa seorang saksi ahli menyajikan semua data sendiri,” kata Sadino di Jakarta, Kamis (11/10).

Sadino mengingatkan, dalam proses hukum, kesalahan bisa saja terjadi dan tidak ada pihak yang kebal hukum termasuk saksi ahli. Keberatan yang diajukan perusahaan dalam bentuk gugatan merupakan bagian dari proses peradilan dan bukan upaya kriminalisasi terhadap akademisi.”Perusahaan boleh saja meragukan kesaksian saksi ahli terkait validitas data.”

Akademisi IPB, Yanto Santosa berpendapat, seorang saksi ahli baik yang memberatkan atau meringankan tidak boleh menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan kelompok tertentu. “Tugas saksi ahli adalah memberikan fakta sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya,” kata Yanto.

Di sisi lain, proses gugat menggugat dalam proses peradian merupakan hal yang wajar karena kesaksian harus diuji dan pembuktian dilakukan di pengadilan. ”Jadi ini bukan persoalan kriminal dan mengkriminalkan,” kata Yanto yang kerap hadir sebagai saksi ahli.

Hanya saja, kata Yanto, saat ini banyak petisi LSM yang membingungkan mengenai saksi ahli. Mereka (LSM) menempatkan saksi ahli sebagai pembela negara. “Saksi ahli itu bukan pembela negara dan hanya memberikan kesaksian berdasarkan keilmuan yang dimiliki. Pembela negara itu tugas pengacara,” ujarnya.

Diketahui, saksi ahli KHLK Prof Bambang Hero Saharjo digugat ke Pengadilan Cibinong oleh PT JJP terkait kapasitasnya sebagai saksi ahli kebakaran hutan pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan sawit tersebut.

Kasus ini bergulir sejak 17 September 2018 lalu dengan nomor perkara 223/Pdt.G/2018/PN.Cbi. PT JJP menggugat Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Bambang Hero Saharjo yang diterbitkan 18 Desember 2013. Dalam perkara tersebut diduga surat keterangan cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan batal demi hukum.

Dalam laporan tersebut Bambang diminta ganti rugi senilai Rp 510 miliar. Dengan rincian kerugian material senilai Rp 10 miliar dan kerugian moril sejumlah Rp 500 miliar.

Dirut PT Jatim Jaya Perkasa, Halim Gozali mengatakan bahwa surat keterangan yang menjadi referensi untuk menjerat dirinya dan korporasinya tersebut dituding tidak valid.

"Kita tanya lab kualitas udaranya ada alatnya nggak di sana? Kan tidak ada? Angkanya dari mana?" sebut Halim Gozali seperti dilansir Kontan.



Sumber: Investor Daily
CLOSE