Presiden Terpilih Didesak Naikkan Cukai Rokok Hingga 70%

Presiden Terpilih Didesak Naikkan Cukai Rokok Hingga 70%
Sebagian warga melakukan aktivitas di Taman Sempur, Bogor. Dalam waktu dekat, Pemkot Bogor akan menetapkan taman sebagai area bebas rokok. ( Foto: Beritasatu Photo / Vento Saudale )
Dina Manafe / IDS Kamis, 16 Mei 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintahan saat ini dinilai telah gagal mengendalikan konsumsi rokok dan melindungi kelompok rentan terhadap bahaya rokok. Oleh karena itu, presiden terpilih Joko Widodo dan pemerintahan yang baru untuk lima tahun ke depan diminta tidak lagi mengulang kegagalan yang sama. Pemerintah ke depan diharapkan lebih tegas dalam pengendalian rokok di Indonesia.

Salah satunya adalah dengan menaikkan cukai rokok hingga 70% sesuai rekomendasi WHO. Saat ini, rata-rata cukai rokok di Indonesia masih berkisar di angka 40%.

Perwakilan dari Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau, Ifdhal Kasim menambahkan, Indonesia belum mempunyai strategi memadai untuk menghadapi gempuran industri rokok karena belum meratifikasi kerangka konvensi internasional pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diinisiasi WHO untuk menurunkan prevalensi perokok di setiap negara. Akibatnya, Indonesia absen dalam merumuskan kebijakan kontrol terhadap intervensi industri rokok.

“Karena dengan ratifikasi FCTC, maka mau tidak mau pemerintah akan membuat kebijakan turunannya yang sifatnya lebih komprehensif dalam pengendalian tembakau di dalam negeri,” kata Ifdhal pada temu media “Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2019” di Jakarta, Rabu (15/5).

Menurutnya, intervensi industri rokok terlihat dari lemahnya implementasi regulasi terkait pengendalian rokok. Salah satunya mengenai kenaikan cukai rokok yang tak kunjung direalisasikan. Cukai yang masih rendah mengakibatkan harga jual rokok murah, sehingga memudahkan akses anak-anak dan kelompok rentan untuk membeli rokok.

Karena itu, bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2019, jaringan pengendalian tembakau juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya dan merevisi UU 39/ tentang Cukai untuk menaikkan batas minimal besaran cukai menjadi 70% sesuai rekomendasi WHO.

Kedua, mendorong penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) setiap provinsi, kabupaten/kota yang mencakup juga larangan iklan rokok luar ruang dan dalam ruang. Larangan total iklan, promosi, dan sponsor rokok di semua media (cetak, elektronik, internet). Lalu, memperketat pengawasan dan aktivitas penjualan produk tembakau, termasuk larangan memajang produk rokok, serta memperkuat aturan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, sesuai rekomendasi WHO, sebagai sarana edukasi publik yang efektif dan efisien mengenai bahaya merokok.

Terakhir, mendorong pemerintah segera melakukan aksesi FCTC sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia akan upaya pengendalian tembakau di tingkat global.



Sumber: Suara Pembaruan