Menggugat Bank Dunia

Menggugat Bank Dunia
Tri Winarno, Peneliti Ekonomi Bank Indonesia.
Tri Winarno / GOR Senin, 4 Februari 2019 | 14:47 WIB

Dalam beberapa tahun terakhir, tatkala peran pembiayaan Bank Dunia telah semakin surut diganti oleh meningkatnya modal swasta dan pendanaan dari Tiongkok, para pimpinan eksekutif Bank Dunia telah berjuang keras merumuskan misi baru yang pas tentang eksistensinya. Reorganisasi yang tak berkesudahan, penunjukan pimpinan yang didasarkan kalkulasi politik, perubahan prioritas setiap pergantian pimpinan telah memperkuat persepsi publik bahwa institusi ini sedang mengalami kesulitan fungsional. Dapatkah citra tersebut berubah?

Bank Dunia telah mencoba merumuskan kembali perannya sebagai pemasok sarana publik global serta sumber pengetahuan yang mencakup tersedianya data, analisis dan hasil kajian yang terkait dengan negara–negara yang menjadi nasabahnya. Perannya sebagai penyedia indikator kegiatan ekonomi, pengukuran kemiskian, identifikasi perkembangan kesehatan dan pendidikan, serta desain dan evaluasi proyek-proyek pembangunan adalah tak terbantahkan.

Tetapi masih banyak yang mengkritisi prestasi dan capaian Bank Dunia selama ini; seperti kritik yang disampaikan oleh pemenang nobel bidang ekonomi Angus Deaton. Misalnya, capaian dan kinerja negara-negara berkembang dalam perumusan kebijakan ekonomi makro yang memadai dan tepat sangat tergantung pada perkembangan ekonomi global.

Padahal, ekonomi global sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan kebijakan negara-negara maju, terutama seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Jepang, dan Tiongkok. Terkait dengan peran Bank Dunia dalam mempromosikan suatu kebijakan yang sehat untuk Negara-negara yang menjadi kliennya, rasa-rasanya Bank Dunia semakin kurang kredibel; yang ditunjukkan oleh tiga “dosa pengabaian utama” yang telah dilakukannya.

Pertama, terkait dengan peran Bank Dunia dalam krisis utang di Amerika Latin pada awal tahun 1980-an. Sebagaimana ditunjukkan oleh fakta sejarah bahwa Bank Dunia telah membatasi riset mengenai implikasi pinjaman yang berlebihan selama krisis tersebut.

Di samping itu, Bank Dunia hampir tidak melakukan langkah yang berarti untuk meringankan utang atau bahkan menghapus utang negara-negara tersebut, walaupun sebenarnya krisis tersebut dipicu oleh peningkatan pinjaman yang ceroboh oleh para bankir internasional.

Bahkan, melalui program restrukturisasi pinjaman, Bank Dunia bersama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), malah menjadi debt collector bagi para kreditur. Akibatnya tragedi tersebut menjadi “abad generasi yang hilang” bagi Amerika Latin tetapi tidak bagi para bankir internasional.

Sehingga berkembang dan tumbuhlah moral hazard yang memicu pinjaman yang berlebihan ke negara berkembang lainnya, yang akhirnya mematik krisis lagi di negara berkembang di belahan dunia lain seperti di Asia pada akhir 1990-an, tepat seabad kemudian setelah krisis di Amerika Latin.

Kedua, terkait dengan akses obatobatan bagi negara berkembang. Tatkala akses obat-obatan dibatasi oleh negara maju, –padahal obatobatan tersebut sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa penduduk negara berkembang--, Bank Dunia diam seribu bahasa.

Pada akhir 1980-an negara-negara industri utama seperti AS, Eropa dan Jepang mulai memberlakukan hak paten untuk obat-obatan guna memaksimalkan keuntungan perusahaan. Pada tahun 1995 negaranegara berkembang dipaksa untuk menandatangani perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights yang memberatkan di World Trade Organization (WTO).

Di samping itu, berdasarkan Section 301 of the US Trade Act of 1974, AS telah mengenakan sanksi bagi beberapa negara berkembang, dari mulai Chile sampai India, dengan tuduhan gagal melakukan perlindungan hak paten yang di antaranya terkait dengan obat-obatan. Bahkan tatkala krisis penyakit AIDS mewabah di Sub-Saharan Afrika pada awal 2000-an, ketentuan paten global tidak hanya dipertahankan bahkan semakin diperketat, sampai ada tekanan kemanusiaan agar ada pengecualian. Dalam hal ini Bank Dunia hanya diam saja.

Ketiga adalah kegagalan Bank Dunia yang kita rasakan saat ini. Selama era 1980 dan 1990, Bank Dunia menjadi inisiator sekaligus pengawas program penyesuaian ekonomi secara structural (structural adjustment programs) di negara-negara berkembang yang memfokuskan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi ekonomi khususnya perdagangan bebas. Semua itu berujung pada lahirnya globalisasi.

Globalisasi yang dipaksakan untuk semua negara yang dikenal dengan sebutan mentereng the Washington Consensus, menekankan pada liberalisasi perdagangan dan liberalisasi arus dana (free capital flows). Dampaknya, negaranegara miskin dan setengah miskin yang mampu beradaptasi semakin berkembang sehingga perekonomiannya tumbuh pesat yang berkonverjen dengan negara-negara maju.

Tetapi saat ini, melalui Presiden Donald Trump, AS menolak perdagangan bebas dengan cara mengenakan tarif secara unilateral dan skema pembatasan impor lainnya kepada mitra dagangnya, serta melakukan renegosiasi pakta perdagangan lainnya yang mengarah pada deglobalisasi. Dan Bank Dunia membisu seolah tak mendengarnya.

Eksekutif senior di Bank Dunia tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun atas tindakan tersebut. Bahkan dalam laporan tahunannya yang terbit September 2018 dengan tema yang tercantum dalam “researching today’s most pressing topics,” perdagangan tidak disinggung dalam bahasan tersebut. Padahal, sebelumnya selalu menjadi topik utama dan tabu untuk dilanggar.

Pengamatan di atas tidak hanya kebetulan. Selama episode tersebut, peran Bank Dunia yang utama adalah bertindak sebagai pembela (advocate) untuk negara-negara miskin yang menjadi kliennya. Namun pada kenyataannya sering kali Bank Dunia tunduk pada pemegang saham utama, yaitu negara-negara besar serta perusahaan-perusahaan yang berkepentingan, seperti industry farmasi dan industri keuangan.

Dengan harapan mendapatkan tambahan dana untuk pinjaman lunak yang disalurkan melalui International Development Association dan kadang-kadang tambahan modal bagi International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Finance Corporation.

Misalnya pada bulan April 2018, –setelah AS meluncurkan perang dagang dengan pengenaan tariff atas baja dan aluminum–, Dewan Gubernur Bank Dunia untuk komite pembangunan Bank Dunia menyetujui suatu paket pendanaan yang mencakup tambahan modal bagi IBRD sebesar US$ 7,5 miliar.

Paket ini membutuhkan dukungan dari pemerintahan Presiden Donald Trump, sehingga Bank Dunia tidak berani berkomentar tentang perang dagang Trump, walaupun akhirnya pada Juni 2018 Bank Dunia mengingatkan bahwa proteksionisme perdagangan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Sebegitu pentingkah uang bagi Bank Dunia dalam proses pembangunan di negara-negara miskin? Tentu, uang penting untuk pendanaan pembangunan, tetapi bukti menunjukkan bahwa hasil pembangunan lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kapasitas suatu negara, kebijakan nasional, dan yang paling penting adalah lingkungan global yang kondusif dan mendukung (supportive global environment).

Meningkatnya proteksionisme, kebijakan imigrasi yang ketat dan mengendornya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan oleh negara-negara maju, –khususnya AS–, adalah ancaman serius bagi proses pembangunan global; yang tidak bisa diganti dengan pendanaan yang jumlahnya tidak seberapa yang disalurkan oleh Bank Dunia.

Hal ini diperkuat oleh pendapat pemenang nobel ekonomi 2018 Paul Romer dalam pernyataannya yang terkenal: The ends do not justify the means: money may not matter that much, while ideas matter immensely in the broader fight against poverty.

Sudah waktunya Bank Dunia berani bicara dan menebus kesalahannya selama ini. Keyakinannya bahwa pasar yang terbuka, baik pasar barang, jasa dan tenaga kerja akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ujungnya memperkecil kemiskinan, harus diperjuangkan seoptimal mungkin.

Misi utama Bank Dunia menurunkan kemiskinan, meningkatkan standar hidup dengan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta investasi pada sumber daya manusia (SDM) hanya dapat dicapai melalui system global yang terbuka. Karena itu, perubahan paradigma Bank Dunia, --yang selama ini tunduk pada kepentingan negara besar--, diperlukan agar misinya tercapai dan dikenang sebagai banknya dunia.

Tri Winarno, Penulis buku: Indonesia Responding The Dynamic of Global Economy



Sumber: Investor Daily