Pengacara Ani Hasibuan Nilai Proses Hukum Kliennya Terburu-buru

Pengacara Ani Hasibuan Nilai Proses Hukum Kliennya Terburu-buru
Dua pengacara Ani Hasibuan, Amin Fahrudin dan Slamet Hasan mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (17//5/2019) mewakili kliennya. ( Foto: Beritasatu.com / Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / YUD Jumat, 17 Mei 2019 | 13:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim kuasa hukum dr. Roboah Khairani Hasibuan alias Ani Hasibuan, menilai proses hukuman terhadap kliennya sangat cepat. Selain itu, kliennya juga tidak pernah menyampaikan pernyataan meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat senyawa kimia.

"Kami memandang proses ini sangat cepat. Kalau dilihat media (https://tamsh-news.com) ini memuat 12 Mei. Kemudian kalau diteliti proses penyidikan dilayangkan surat saksi dalam proses penyidikan itu, tanggal 15 Mei 2019. Artinya dalam waktu tidak kurang 3 hari, proses hukum dilakukan sudah penyidikan," ujar kuasa hukum Ani, Amin Fahrudin, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (17/5/2019).

"Kami duga ini ada kejar tayang karena sangat cepat itu. Kemudian pada tanggal 17, bu Ani dapat panggilan saksi. Tidak kurang seminggu proses ini dikejar. Kami menduga ibu Ani jadi target," tambahnya.

Amin menuturkan, berdasarkan pada surat pemanggilan, polisi hanya merujuk pada portal berita tamsshnews.com sebagai satu-satunya bukti.

"Kami menganggap apa yang jadi tuduhan kepada klien kami, bahwa ada kematian massal dari KPPS hampir sejumlah 600, diakibatkan adanya senyawa kimia itu bukanlah pernyataan atau statemen dari klien kami dokter Ani Hasibuan. Tapi media portal ini, dia melakukan framing dan mengambil statmen dari pernyataan beliau ketika wawancara di TV One," kata Amin.

Amin menegaskan, kliennya tidak pernah diwawancara tamsshnews.com sebagai narasumber, sehingga kliennya tidak bertanggungjawab dengan apa yang jadi muatan dan isi pemberitaan media tersebut. Ani juga tidak pernah menyatakan soal senyawa kimia di media lain.

"Nggak pernah. Seperti yang dimuat dalam pemberitaan ini tidak pernah. Tidak pernah (bicara senyawa kimia)," katanya.

Menurut Amin, kliennya hanya mempertanyakan mengapa bisa ratusan KPPS meninggal dunia. Kemudian, dalam sebuah acara talkshow di salah satu televisi swasta, Ani juga tidak menyampaikan pernyataan senyawa kimia.

"Kami nggak ingin seorang profesional seperti dokter Ani yang punya kepedulian politik saat ini, kemudian beliau dikriminalisasi karena pemelintiran pernyataan di media. Pernyataan ini bukan resmi dari bu Ani Hasibuan," tandasnya.

Sebelumnya, penyidik memanggil Ani untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau menyiarkan berita bohong, di Polda Metro Jaya, hari ini. Namun, Ani tidak bisa hadir karena sedang sakit.

Diketahui, berdasarkan surat panggilan nomor: S/Pgl/1158/V/RES.2.5/2019/Dit Reskrimsus, Ani diminta hadir sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, sebagaimana konten yang terdapat di portal berita tamshnews.com, pada Minggu, 12 Mei 2019.

Portal tamshnews.com menulis judul "dr. Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS Ditemukan Senyawa Kimia Pemusnah Massal". Media dengan jargon 'The Reality News Leading, Media NKRI', itu juga memasang foto Ani dalam pemberitaannya.

Pemanggilan Ani, berkaitan dengan laporan yang dibuat Carolus Andre Yulika dengan nomor LP/2929/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus, tertanggal 12 Mei 2019, terkait Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 35 Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Jo Pasal 56 KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com