KPK Cecar Setnov Soal Usahanya Bantu Kotjo Dapatkan Proyek PLTU Riau-1

KPK Cecar Setnov Soal Usahanya Bantu Kotjo Dapatkan Proyek PLTU Riau-1
Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto melambaikan tangan ke arah awak media saat keluar dari Rutan KPK untuk dieksekusi menuju Rumah Tahanan (Rutan) Sukamiskin Bandung oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jakarta, 4 Mei 2018. ( Foto: Antara / Adam Bariq )
Fana Suparman / WM Rabu, 15 Mei 2019 | 04:31 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Selasa (14/5/2019). Setnov, sapaan Novanto diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar Novanto mengenai peran dan pengetahuannya terkait kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1. Termasuk usahanya membantu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo untuk mendapat proyek senilai US$ 900 juta tersebut.

"Kami mendalami lebih lanjut peran saksi dan juga pengetahuannya dalam kesepakatan kontrak kerja sama ini, misalnya sejak awal ketika Johannes kotjo meminta bantuan Setya Novanto dan juga Eni Saragih. Apa yang diketahui dan apa yang dilakukan oleh Setya Novanto saat itu untuk pengurusan proyek PLTU Riau-1 tersebut," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Nama Novanto yang juga terpidana perkara korupsi proyek e-KTP berulang kali disebut dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Novanto disebut bakal mendapat fee yang sama dengan yang diterima Kotjo dari proyek senilai US$900 juta tersebut. Keduanya bakal menerima US$6 juta atau 24 persen dari US$ 25 juta yang merupakan fee Johannes Kotjo sebagai agen PT China Huadian Engineering Company (CHEC) dalam proyek ini.

Novanto merupakan pihak pertama yang dimintai bantuan oleh pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo untuk menjalin komunikasi dengan pihak PLN terkait permohonan dalam bentuk IPP yang diajukan Blackgold Natural Resources Limited dan anak usahanya Samantaka Batubara. Hal ini lantaran permohonan yang diajukan Kotjo melalui Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara tak kunjung ditanggapi PT PLN sejak Oktober 2015.

Menyanggupi permintaan itu, Novanto mengenalkan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Fraksi Golkar di Komisi VII DPR yang membidangi energi. Eni yang kemudian mengenalkan Kotjo dengan Sofyan Basir.
Tak hanya itu, pada tahun 2016, Eni mengajak Sofyan Basir selaku Dirut PT PLN yang didampingi oleh Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur

Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) bertemu dengan Novanto di rumahnya. Dalam pertemuan itu, Novanto meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan Basir. Namun Sofyan Basir menjawab jika PLTGU Jawa III sudah ada kandidat dan agar mencari proyek pembangkit listrik lainnya.

Usai diperiksa tim penyidik, Novanto mengklaim tidak pernah meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan. Novanto mengaku dalam pertemuan itu hanya menanyakan penyebab yang membuat proyek tersebut tidak berjalan. Selain itu, Novanto juga mengklaim hanya menanyakan perkembangan proyek 35 ribu MW.

"Dia (Sofyan Basir) cuma cerita dan menjelaskan program-program 35 ribu MW. Yang sudah berhasil 27 ribu MW terus perkembangan mengenai (proyek) PLTGU yaitu gas yang sudah lama tidak jalan," katanya.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1. Diduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek senilai US$900 juta tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK). Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan Blackgold Natural Resources Limited dan CHEC segera direalisasikan.



Sumber: Suara Pembaruan