KPK Harap Jokowi Tunjuk Orang Berintegritas Jadi Pansel

KPK Harap Jokowi Tunjuk Orang Berintegritas Jadi Pansel
Presiden Joko Widodo (tengah), didampingi Menkopolhukam Wiranto (dua kanan) menyalami pimpinan KPK saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 dan konfrensi Nasional Pemberantasan Korupsi yang diadakan di Jakarta, 4 Desember 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / JAS Rabu, 15 Mei 2019 | 21:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK Jilid V. Diketahui, masa jabatan Syarif dan empat pimpinan KPK jilid IV lainnya akan berakhir pada Desember 2019.

"Kita berharap (Keppres pembentukan Pansel) ditandatangani segera," kata Syarif di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Pasal 30 Ayat (3) UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menyebutkan Pansel Pimpinan KPK terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Syarif berharap Jokowi menunjuk orang-orang yang berintegritas tinggi ‎dan mengerti tata kerja di KPK untuk mengisi posisi Pansel Pimpinan KPK.

"Berharap bahwa orang-orang yang di pansel itu adalah orang-orang yang terkenal integritasnya oleh masyarakat Indonesia dan orang-orang yang mengerti tata kerja di KPK," katanya.

Dengan Pansel yang diisi oleh orang berintegritas tinggi dan mengerti tata kerja KPK, diharapkan calon pimpinan KPK yang lolos seleksi nantinya merupakan orang-orang terbaik yang dapat meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Lembaga Antikorupsi.

Syarif mengaku menaruh banyak harapan kepada pimpinan KPK yang menggantikannya kelak. Syarif berharap pada kepemimpinan periode mendatang lebih banyak membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia.

"Mudah-mudahan (pimpinan KPK) yang akan datang menjadi lebih banyak, lebih masif lagi," kata Syarif.

Tak hanya itu, Syarif juga berharap pimpinan berikutnya dapat memaksimalkan keberadaan sembilan Koordinator Wilayah KPK.

Syarif meyakini, keberadaan Koordinator Wilayah ini dapat mengefektifkan fungsi pencegahan dan penindakan KPK di daerah.

"Sekarang kami mendirikan sembilan koordinator wilayah sebagai semacam cabang KPK untuk fokus daerah-daerah tertentu. Jadi, ada orang-orang tertentu yang fokus pada daerah-daerah tertentu," kata Syarif.

Lebih jauh, Syarif juga berharap pimpinan KPK Jilid V nantinya dapat memanfaatkan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Anti-Corruption Learning Center/ACLC) sebagai pusat studi pencegahan korupsi untuk semua lapisan masyarakat. Diketahui, Pusat Edukasi Antikorupsi ini diresmikan oleh Syarif bersama Pimpinan KPK Jilid IV lainnya, yakni Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, dan Saut Situmorang pada 26 November 2018.

"Yang terakhir, kami ingin mewariskan ini ACLC sebagai pusat pembelajaran bukan cuma terkenal di Indonesia tetapi di negara-negara lain," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan