Kasus Suap Sofyan Basir, KPK Akan Periksa 3 Petinggi PLN

Kasus Suap Sofyan Basir, KPK Akan Periksa 3 Petinggi PLN
Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin 6 Mei 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Fana Suparman / FMB Rabu, 15 Mei 2019 | 11:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan dan mengusut kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Pada hari ini, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa tiga petinggi PT PLN, yakni Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Timur Bali dan Nusa Tenggara, Djoko R. Abumanan; Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, Amir Rosidin; serta Senior Vice President Legal Corporate PT PLN, ‎Dedeng Hidayat. Pemeriksaan tiga petinggi perusahaan BUMN itu dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Sofyan Basir)," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Tak hanya petinggi PT PLN, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dan mantan Menteri Sosial (Mensos) sekaligus mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Keduanya juga dipanggil untuk Sofyan Basir. Namun, Jonan tidak dapat memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Melalui surat yang disampaikan kepada penyidik, Jonan tak dapat memenuhi panggilan karena sedang dinas di luar negeri dan meminta dijadwalkan ulang.

"Informasi ada surat dari pihak Kementerian ESDM, tidak bisa memenuhi panggilan penyidik karena sedang pelaksanaan tugas atau perjalanan ke luar negeri," kata Febri.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1. Diduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek senilai US$ 900 juta tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK). Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan Blackgold Natural Resources Limited dan CHEC segera direalisasikan.



Sumber: Suara Pembaruan