KPK Kembali Bantarkan Penahanan Romy

KPK Kembali Bantarkan Penahanan Romy
Ketua umum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. / SP/Joanito De Saojoao. )
Fana Suparman / CAH Rabu, 15 Mei 2019 | 07:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membantarkan penahanan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Romy di Rumah Sakit Polri pada Senin (13/5/2019) malam. Pembantaran ini dilakukan lantaran tersangka kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama itu membutuhkan rawat inap di rumah sakit.

"Perlu kami sampaikan karena mengeluh sakit dan dari hasil pemeriksaan dokter di rumah sakit Polri tersangka RMY (Romahurmuziy) perlu dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Polri maka per kemarin kembali dilakukan pembantaran terhadap tersangka RMY," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Pembantaran ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan KPK. Sebelumnya, Lembaga Antikorupsi membantarkan penahanan Romy selama sebulan sejak 2 April lalu hingga 2 Mei 2019 lalu. Febri menyatakan, selama pembantaran, masa penahanan Romy tidak dihitung.

Selain itu, Febri memastikan pembantaran tersebut tidak menghalangi tim penyidik mengusut tuntas kasus dugaan jual beli jabatan yang menjerat Romy sebagai tersangka. Apalagi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Romy atas langkah KPK yang menangkap dan menetapkannya sebagai tersangka.

"Sejak pembantaran itu dilakukan maka masa tahanan tidak dihitung atau tidak dikurangi dari masa tahanan yang ada. Kami juga tetap akan melakukan proses penyidikan dalam kasus ini. Apalagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menolak praperadilan yang diajukan oleh pihak RMY," katanya.

Diberitakan, KPK menetapkan Romy bersama Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemag Provinsi Jatim, Haris Hasanuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemag. Muafaq dan Haris diduga telah menyuap Romy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemag. Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik dan Haris mendaftar sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.

Pada 6 Februari 2019, Haris mendatangi kediaman Romy dan menyerahkan uang sebesar Rp250 juta untuk memuluskan proses seleksi ini sesuai kesepakatan. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

Namun, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak lolos seleksi untuk diusulkan ke Menteri Agama karena pernah mendapatkan hukuman disiplin.

KPK menduga telah terjadi kerja sama antara Romy dan pihak-pihak tertentu termasuk pejabat Kemag untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romy. Pada Jumat (15/3) lalu, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Romy untuk menyerahkan uang Rp50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq. 



Sumber: Suara Pembaruan