PN Jaksel Tolak Praperadilan Romy

PN Jaksel Tolak Praperadilan Romy
Mantan ketua umum PPP Romahurmuziy (Rommy)tersangka dugaan suap. ( Foto: Beritasatu TV )
Fana Suparman / CAH Rabu, 15 Mei 2019 | 05:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengandaskan perlawanan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim tunggal PN Jaksel, Agus Widodo menolak gugatan praperadilan yang diajukan Romy atas langkah KPK yang menangkap dan menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemag).

"Menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon seluruhnya," kata Hakim Agus saat membacakan putusan gugatan praperadilan Romy dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).

Dalam pertimbangannya, hakim memandang proses penyelidikan, penyidikan, penyitaan maupun penangkapan yang dilakukan KPK sah untuk dilakukan. Termasuk proses penyadapan yang dilakukan sebelum tangkap tangan digelar juga dinilai Hakim sah secara hukum.

Selain itu, Hakim Agus juga beranggapan sejumlah materi gugatan praperadilan tidak dapat diproses dalam praperadilan lantaran dikategorikan sebagai pokok perkara. Salah satunya terkait dengan proses pemberian goodie bag hitam senilai Rp 50 juta kepada Romy yang disebut tim Romy bisa dilaporkan sebagai gratifikasi.

KPK mengapresiasi putusan PN Jaksel yang menolak gugatan praperadilan Romy. Meskipun, Romy mencabut gugatannya sebelum putusan dibacakan Hakim tunggal Agus. Apalagi, dalam putusan tersebut Hakim tunggal Agus menegaskan batasan-batasan gugatan praperadilan.

"Kami hargai dan kami sampaikan apresiasi terhadap Hakim praperadilan tersebut karena dari pertimbangan dan amar putusan secara clear menegaskan mana ruang batas-batas praperadilan bisa diajukan misalnya penyelidikan tidak bisa diajukan di praperadilan dan juga menegaskan proses yang dilakukan KPK sah terutama dalam proses penyidikan ini. Jadi kami hargai dan kami sampaikan terima kasih," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Diberitakan, KPK menetapkan Romy bersama Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemag Provinsi Jatim, Haris Hasanuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemag. Muafaq dan Haris diduga telah menyuap Romy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemag. Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik dan Haris mendaftar sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.

Baca JugaKPK: Pengembalian Uang dari Menag Tidak Diproses Laporan Gratifikasi

Pada 6 Februari 2019, Haris mendatangi kediaman Romy dan menyerahkan uang sebesar Rp250 juta untuk memuluskan proses seleksi ini sesuai kesepakatan. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

Namun, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak lolos seleksi untuk diusulkan ke Menteri Agama karena pernah mendapatkan hukuman disiplin.

KPK menduga telah terjadi kerja sama antara Romy dan pihak-pihak tertentu termasuk pejabat Kemag untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romy. Pada Jumat (15/3/2019) lalu, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Romy untuk menyerahkan uang Rp 50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq. 



Sumber: Suara Pembaruan