Soal People Power, Amien Rais Cs Dilaporkan ke Polisi

Soal People Power, Amien Rais Cs Dilaporkan ke Polisi
Amien Rais. ( Foto: Antara )
/ YUD Selasa, 14 Mei 2019 | 21:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi PDI Perjuangan Dewi Ambarwati Tanjung, melaporkan Amien Rais, Rizieq Syihab dan Ustaz Bachtiar Nasir, terkait kasus dugaan makar, ke Polda Metro Jaya, Selasa (14/5/2019) hari ini.

"Hari ini, saya bersama tim lawyer saya melaporkan Amien Rais dan kawan-kawan, di dalam ini ada HRS dan Bachtiar Nasir," ujar Dewi, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (14/5/2019).

Dikatakan Dewi, perkara yang dilaporkan sama dengan kasus Eggi Sudjana, yakni dugaan makar terkait pernyataan people power. Amien Rais sempat menyampaikan people power dalam orasinya ketika mengikuti aksi unjuk rasa, di depan Kantor KPU, Jakarta Pusat, 31 Maret 2019 lalu.

"Waktu itu saya sempat lihat, maka saya laporkan. Sebenarnya saya ini mau melaporkan bersamaan dengan Eggi, tapi karena kurang alat bukti jadi hanya Eggi (waktu itu). Hari ini saya laporkan Amin Rais dengan HRS dan Bachtiar Nasir," ungkap Dewi.

"HRS waktu itu saya lihat di video yang beredar di WA Grup bahwa dia menyerukan people power dan meminta Jokowi turun. Bachtiar Nasir saya lihat di YouTube dia menyerukan revolusi berkali-kali," tambahnya.

Dewi menyampaikan, membawa sejumlah barang bukti ketika membuat laporan, seperti CD yang merekam pernyataan Amien Rais, HRS dan Bachtiar Nasir.

"Iya (diproses) sampai ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Dewi.

Menurut Dewi, dirinya melaporkan kasus ini atas nama pribadi sebagai warga negara Indonesia. "Ada lagi sebenarnya yang mau dilaporkan, tapi menyusul. Bertahap semua," tandasnya.

Dalam waktu dekat, Dewi juga berencana menyurati Kedubes Arab Saudi untuk meminta Rizieq Syihab dan Bachtiar Nasir agar dipulangkan.

Laporan Dewi tercatat dalam nomor LP/2998/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum tertanggal 14 Mei 2019, terkait Pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP dan/atau Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang ITE.



Sumber: ANTARA