KPK Periksa Setnov Soal Suap Proyek PLTU Riau-1

KPK Periksa Setnov Soal Suap Proyek PLTU Riau-1
Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto (tengah), keluar dari Rutan KPK untuk dieksekusi menuju Rumah Tahanan (Rutan) Sukamiskin Bandung oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 4 April 2018. Mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah terlibat dalam korupsi proyek e-KTP. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / FMB Selasa, 14 Mei 2019 | 10:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Selasa (14/5/2019). Setnov, sapaan Novanto bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat Dirut PT PLN Sofyan Basir.

"Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Sofyan Basir)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Nama Novanto yang juga terpidana perkara korupsi proyek e-KTP berulang kali disebut dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Novanto merupakan pihak pertama yang dimintai bantuan oleh pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo untuk menjalin komunikasi dengan pihak PLN terkait permohonan dalam bentuk IPP yang diajukan Blackgold Natural Resources Limited dan anak usahanya Samantaka Batubara. Hal ini lantaran permohonan yang diajukan Kotjo melalui Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara tak kunjung ditanggapi PT PLN sejak Oktober 2015. Menyanggupi permintaan itu, Novanto mengenalkan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Fraksi Golkar di Komisi VII DPR yang membidangi energi. Eni yang kemudian mengenalkan Kotjo dengan Sofyan Basir. Tak hanya itu, Novanto juga disebut bakal mendapat fee yang sama dengan yang diterima Kotjo dari proyek senilai US$900 juta tersebut. Keduanya bakal menerima US$6 juta atau 24 persen dari US$ 25 juta yang merupakan fee Johannes Kotjo sebagai agen PT China Huadian Engineering Company (CHEC) dalam proyek ini.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1. Diduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek senilai US$900 juta tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK). Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan Blackgold Natural Resources Limited dan CHEC segera direalisasikan.

Lihat video:



Sumber: Suara Pembaruan