KPK Cecar Empat Petinggi PT PLN soal Penunjukan CHEC di Proyek PLTU Riau-1

KPK Cecar Empat Petinggi PT PLN soal Penunjukan CHEC di Proyek PLTU Riau-1
Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin 6 Mei 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Fana Suparman / CAH Selasa, 14 Mei 2019 | 08:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat petinggi PT PLN untuk mengusut kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Para petinggi PT PLN, yakni Kepala Satuan Komunikasi PT PLN, I Made Suprateka, Plt Direktur Keuangan PT PLN Batubara, Hartanto Wibowo, Vice President Pengadaan 3, Akhiyar. Manajer Pengadaan IPP 2, Kuswara, serta Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Barat Haryanto WS diperiksa tim penyidik sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Dirut nonaktif PT PLN, Sofyan Basir.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar keempat petinggi PT PLN tersebut mengenai penunjukan China Huadian Engineering Company (CHEC) dan PT Samantaka Batubara untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Selain itu, tim penyidik juga mencecar keempat saksi mengenai proses penandatanganan sirkuler PT PLN.

"Penyidik mengonfirmasi keterangan saksi terkait proses pengadaan PLTU Riau-1, yaitu penunjukan CHEC Ltd dan PT Samantaka Batubara. Penyidik juga mendalami keterangan saksi mengenai proses penandatanganan sirkuler perusahaan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1. Diduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek senilai US$900 juta tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK). Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan Blackgold Natural Resources Limited dan CHEC segera direalisasikan



Sumber: Suara Pembaruan