Suap Dana Hibah KONI, Jaksa Yakin Rp 11,5 Miliar untuk Kepentingan Menpora

Suap Dana Hibah KONI, Jaksa Yakin Rp 11,5 Miliar untuk Kepentingan Menpora
Menpora Imam Nahrawi menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2019.. ( Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / FMB Jumat, 10 Mei 2019 | 10:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (Sekjen KONI) Ending Fuad Hamidy terbukti memberikan uang senilai total Rp 11,5 miliar kepada pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora).

Jaksa meyakini uang tersebut untuk kepentingan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum dan Staf Protokoler Kempora, Arief Susanto. Aliran uang untuk kepentingan Menpora Imam Nahrawi ini dikatakan Juga KPK, Ronald F Worotikan saat membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/5/2019)

"Sebagaimana keterangan terdakwa dan diperkuat pengakuan Johny E Awuy terkait adanya pemberian jatah komitmen fee secara bertahap yang diterima Miftahul Ulum dan Arief Susanto guna kepentingan Menpora RI yang seluruhnya Rp 11,5 miliar," kata Jaksa Ronald.

Jaksa menyatakan, sejak awal Ending Fuad Hamidy dan Miftahul Ulum telah menyepakati komitmen fee atas pencairan dana hibah yang diberikan pemerintah lewat Kempora kepada KONI. Kedua terdakwa sepakat bahwa besaran fee yang diberikan kepada pejabat Kempora sebesar 15-19 persen dari nilai total dana hibah. Namun, Imam, Ulum, dan Arief membantah hal tersebut. Jaksa meminta Majelis Hakim untuk mengesampingkan bantahan Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, dan Arief Susanto. Hal ini lantaran bantahan ketiganya merupakan usaha pembelaan diri tanpa didukung alat bukti sah lainnya.

"Terkait bantahan dari para saksi tersebut, kiranya menurut pendapat kami selaku penuntut umum haruslah dikesampingkan. Dengan alasan bahwa selain keterangan saksi tersebut hanya berdiri sendiri, dan juga tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, bantahan tersebut hanya merupakan usaha pembelaan pribadi para saksi agar tidak terjerat dalam perkara ini," tegas Jaksa.

Dalam perkara ini, Jaksa menuntut Ending Fuad untuk dihukum 4 tahun pidana penjara dan denda Rp150 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sedangkan Johny dituntut 2 tahun dan denda Rp100 tahun subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Ending Fuad Hamidy bersama-sama Jhony E Awuy terbukti menyuap Deputi IV Kempora Mulyana berupa uang Rp 400 juta, satu unit mobil Toyota Fortuner VRZ TRD, kartu ATM debit BNI dengan saldo Rp 100 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9. Selain itu, Ending bersama Johny juga memberikan uang Rp 215 juta kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) Kempora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanta.

Suap berupa uang dan barang itu diberikan supaya Mulyana dan dua orang lainnya membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kempora yang akan diberikan kepada KONI.

Pemberian itu dilakukan agar Mulyana memuluskan pencairan Proposal Bantuan Dana Hibah kepada Kemenpora RI dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga pada ajang Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018. Dalam proposal itu KONI mengajukan dana Rp 51,52 miliar.

Selain itu, pemberian tersebut juga dilakukan guna memuluskan pencairan usulan kegiatan pendampingan dan pengawasan program SEA Games 2019 tahun anggaran 2018.



Sumber: Suara Pembaruan