Jaksa Sebut Menpora dan Aspri Ikut Mufakat Jahat Suap Dana Hibah KONI

Jaksa Sebut Menpora dan Aspri Ikut Mufakat Jahat Suap Dana Hibah KONI
Menpora Imam Nahrawi menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2019.. ( Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / JAS Jumat, 10 Mei 2019 | 09:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan Asisten Pribadinya Miftahul Ulum ikut serta dalam pemufakatan jahat terkait perkara dugaan suap pemulusan dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Hal ini dikatakan Jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI, Johny E Awuy, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/5/2019).‎

"Adanya keterkaitan antara bukti satu dengan yang lainnya, menunjukkan adanya bukti dan fakta hukum tentang adanya keikutsertaan dari para saksi tersebut, dalam satu kejadian yang termasuk ke dalam kemufakatan jahat yang dilakukan secara diam-diam atau yang dikenal dengan istilah sukzessive mittaterscraft," kata Jaksa KPK, Ronald Worotikan.

Mulanya, tim Jaksa membeberkan adanya pemberian uang total Rp11,5 miliar dari Ending Fuad dan Johny kepada Miftahul Ulum. Uang itu diberikan secara bertahap dalam rentang waktu Januari hingga Mei 2018.

Pada Februari 2018, Ending Fuad menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Ulum di Gedung KONI. Kemudian, pada Maret 2018, Ending atas sepengetahuan Johny menyerahkan kembali uang Rp2 miliar kepada Ulum di Gedung KONI lantai 12.

Pemberian selanjutnya pada Juni 2018, Johny menyerahkan uang Rp3 miliar kepada orang suruhan Ulum bernama Arief. Pada Mei 2018, Ending Fuad menyerahkan uang Rp3 miliar kepada Ulum di Gedung KONI Pusat.

Sebelum Lebaran 2018, Ending Fuad kembali menyerahkan uang dalam bentuk mata uang asing kepada Ulum di lapangan tenis Kempora.

Jaksa juga mengungkapkan ada pemberian kepada Ulum Rp 50 juta dari Fuad dan Johny. Pemberian terjadi ketika Ulum dan Imam berada di Jeddah, untuk memenuhi undangan Federasi Paralayang dan umrah. Jaksa meyakini fee dengan total Rp 11,5 miliar itu diberikan kepada Miftahul Ulum dan Arief Susanto untuk kepentingan Imam Nahrawi.

"Sebagaimana keterangan terdakwa dan diperkuat pengakuan Johny E Awuy terkait adanya pemberian jatah komitmen fee secara bertahap yang diterima Miftahul Ulum dan Arief Susanto guna kepentingan Menpora RI yang seluruhnya Rp 11,5 miliar," kata Jaksa Ronald.

Dalam persidangan, Ulum dan Arief membantah telah menerima uang tersebut. Namun, Jaksa KPK meminta Majelis Hakim mengesampingkan bantahan keduanya, termasuk Imam Nahrawi. Hal ini lantaran bantahan ketiganya merupakan usaha pembelaan diri tanpa didukung alat bukti sah lainnya.

"Terkait bantahan dari para saksi tersebut, kiranya menurut pendapat kami selaku penuntut umum haruslah dikesampingkan. Dengan alasan bahwa selain keterangan saksi tersebut hanya berdiri sendiri, dan juga tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, bantahan tersebut hanya merupakan usaha pembelaan pribadi para saksi agar tidak terjerat dalam perkara ini," tegas Jaksa.

Dalam perkara ini, Jaksa menuntut Ending Fuad untuk dihukum 4 tahun pidana penjara dan denda Rp150 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sedangkan Johny dituntut 2 tahun dan denda Rp100 tahun subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Ending Fuad Hamidy bersama-sama Jhony E Awuy terbukti menyuap Deputi IV Kempora Mulyana berupa uang Rp 400 juta, satu unit mobil Toyota Fortuner VRZ TRD, kartu ATM debit BNI dengan saldo Rp 100 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9. Selain itu, Ending bersama Johny juga memberikan uang Rp 215 juta kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) Kempora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanta.

Suap berupa uang dan barang itu diberikan supaya Mulyana dan dua orang lainnya membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kempora yang akan diberikan kepada KONI.

Pemberian itu dilakukan agar Mulyana memuluskan pencairan Proposal Bantuan Dana Hibah kepada Kemenpora RI dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga pada ajang Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018. Dalam proposal itu KONI mengajukan dana Rp 51,52 miliar.

Selain itu, pemberian tersebut juga dilakukan guna memuluskan pencairan usulan kegiatan pendampingan dan pengawasan program SEA Games 2019 tahun anggaran 2018. 



Sumber: Suara Pembaruan