Ratna Nilai Keterangan Saksi Patahkan Dakwaan Jaksa

Ratna Nilai Keterangan Saksi Patahkan Dakwaan Jaksa
Ratna Sarumpaet Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks didampingi penasehat hukumnya saat mengikuti sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Selasa 23 April 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Bayu Marhaenjati / YUD Kamis, 9 Mei 2019 | 17:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Terdakwa Ratna Sarumpaet mengatakan, keterangan saksi yang dihadirkan penasihat hukum mematahkan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Sidangnya bagus. Kesaksian ahli itu dua-duanya mematahkan dakwaan ya, dakwaanya itu nggak laku semua, nggak masuk," ujar Ratna, ketika kembali ke ruang tahanan usai menjalani persidangan, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/5/2019).

Ratna berharap, majelis hakim mau mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan yakni, saksi ahli pidana Prof. Mudzakir dan ahli ITE Teguh Afriyadi dalam memutuskan perkaranya nanti.

"Ya mudah-mudahan pertimbangan hakim juga benar nantinya," ungkap Ratna.

Sementara itu, terkait kemungkinan persidangan akan berlanjut hingga jelang Idul Fitri, Ratna tidak mempermasalahkannya. Termasuk, saat ini harus menjalankan ibadah puasa di tahanan. Dia mengaku, terus mendapatkan kiriman makanan dari rumah untuk sahur dan berbuka puasa.

"Iya nggak papa lah. Dari rumah, semua dari rumah (makanan untuk sahur dan berbuka puasa)," katanya.

Diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau hoax dengan terdakwa Ratna Sarumpaet dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli meringankan dari penasihat hukum terdakwa, hari ini.

Saksi ahli yang dihadirkan ahli pidana Prof. Mudzakir dan ahli ITE Teguh Afriyadi, sementara saksi fakta adalah dr. Fidiansyah.

Saksi ahli Mudzakir sempat menyampaikan, Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang didakwakan kepada Ratna Sarumpaet, tidak tepat.

"Bukan hanya kurang tepat, tapi memang perbuatan ibu Ratna itu bukan perbuatan pidana. Bohong itu tidak dilarang dalam hukum pidana, tapi dilarang dalam bidang-bidang yang lain, agama dan lainnya. Bohong yang dilarang pidana adalah bohong yang ada lanjutannya yakni, perbuatan pidana, perbuatan yang dilarang," jelas Mudzakir.



Sumber: BeritaSatu.com