KPU Siap Ladeni OSO di PTUN

KPU Siap Ladeni OSO di PTUN
Ketua KPU Arief Budiman. ( Foto: Antara / Dhemas Reviyanto )
Yustinus Paat / YUD Jumat, 12 Oktober 2018 | 15:22 WIB

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menghadapi tuntutan dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). KPU siap mempertanggungjawabkan keputusan yang tidak memasukkan nama OSO dalam DCT.

"Kita (siap) ikuti proses persidangan di PTUN-nya," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat (12/10).

Arief mengatakan status OSO sampai hari masih tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi calon DPD. Bawaslu juga memutuskan menolak gugatan OSO sehingga status OSO masih TMS sebagaimana ditetapkan KPU.

"Kalau nanti (OSO) tidak ada upaya hukum banding,ya sudah stop di sini, berarti final dinyatakan TMS. Tetapi kalau ada upaya banding, kita tunggu putusan PTUN-nya," ungkap dia.

Lebih lanjut, Arief menuturkan sengketa OSO di PTUN nantinya tidak akan mengganggu tahapan Pemilu. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur dengan jelas tahapan-tahapan penyelesaian sengketa, batasan waktu dan lembaga-lembaga yang berwenang tangani sengketa proses pemilu.

"Nggak (mengganggu tahapan), sepanjang mengikuti kerangka hukum pemilu, maka tidak akan mengganggu tahapan. Karena waktu dan lembaga yang tangani sengketa proses dari awal sampai banding sudah diatur," pungkas dia.

Sebelumnya, Bawaslu telah menolak gugatan OSO soal penetapan DCT di mana nama OSO tidak dimasukkan dalam DCT anggota DPD. Menurut Bawaslu, langkah KPU sudah tepat, dengan membuat norma larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD dan pengurus parpol wajib mengundurkan diri jika menjadi calon DPD.

Larangan tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU-XVI/2018 yang berlaku sejak dibacakan pada 23 Juli 2018. Bawaslu menilai putusan MK ini masih bisa berlaku untuk pencalonan DPD Pemilu 2019 karena putusan ini keluar sebelum penetapan DCT pada 20 September 2018.

Langkah ke PTUN merupakan langkah terakhir dari OSO untuk menentukan nasibnya, apakah bisa menjadi calon DPD atau tidak. Pasalnya, dalam sengketa proses Pemilu, putusan PTUN bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Jika PTUN menerima gugatan OSO, berarti KPU harus memasukkan nama OSO dalam DCT anggota DPD. Jika PTUN menolak gugatan OSO, maka upaya OSO menjadi calon anggota DPD akan terhenti.

PTUN akan memeriksa dan memutuskan gugatan OSO dalam waktu 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap oleh PTUN. OSO mempunyai waktu paling lama 5 hari kerja untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN sejak putusan Bawaslu dibacakan. Jika berkas gugatannya kurang lengkap, maka akan diberi waktu 3 hari kerja untuk melengkapi dan memperbaiki berkas tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE