Sejak 2012, KPK Tangkap 34 Kepala Daerah karena Kasus Suap

Sejak 2012, KPK Tangkap 34 Kepala Daerah karena Kasus Suap
Tersangka selaku Wali Kota Pasuruan Setiyono (tengah) dengan rompi tahanan meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/10). KPK menetapkan dan menahan Setiyono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kota Pasuruan yang bersumber dari APBD 2018 setelah yang bersangkutan terkena operasi tangkap tangan KPK di Pasuruan, Jawa Timur Kamis (4/10) kemarin. ( Foto: ANTARA FOTO / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / JAS Senin, 8 Oktober 2018 | 11:32 WIB

Jakarta - Penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Wali Kota Pasuruan, Setiyono menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat korupsi. Sejak 2012 hingga Oktober 2018 ini KPK tercatat telah menangkap 34 kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT). Para kepala daerah ditangkap atas kasus suap dengan beragam modus.

"KPK telah melakukan OTT terhadap 34 kepala daerah dengan beragam modus. Namun semua kepala daerah ini ditangkap dalam kasus suap," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Senin (8/10).

Dikatakan Febri, sebagian besar kepala daerah ini menerima suap terkait fee proyek. Namun terdapat kepala daerah yang menerima uang suap terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah, dan pengurusan anggaran otonomi khusus. Apapun modus yang dilakukan, praktik korupsi yang marak dilakukan kepala daerah ini telah merusak tujuan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diharapkan menghasilkan pemimpin yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Praktik buruk korupsi dalam bentuk suap ini tentu merusak tujuan proses demokrasi lokal termasuk Pilkada serentak yang diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya mengumpulkan kekayaan pribadi dan pembiayaan politik," katanya.

Ditegaskan Febri, negara telah dirugikan berulang kali atas praktek korupsi yang terus terjadi di daerah. Proses kontestasi politik dengan biaya penyelenggaraan yang mahal ternyata hanya menghasilkan kepala daerah korup. Selain itu, praktik suap memicu persaingan tidak sehat antar pelaku usaha di daerah.

Sebuah perusahaan mendapatkan proyek lebih karena kemampuan menyuap pejabat dibanding kompetensi mengerjakan proyek tersebut. Tak hanya itu, proyek yang diwarnai praktik suap menghasilkan bangunan, barang atau jasa berkualitas rendah

"Akibat lain, suap akan dihitung sebagai 'biaya' sehingga berisiko mengurangi kualitas bangunan, jembatan, sekolah, peralatan kantor, rumah sakit dan lain-lain yang dibeli. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat," tegasnya.

Febri mengatakan, maraknya praktik korupsi di daerah disebabkan lemahnya pengawasan. Untuk itu, penguatan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) secara struktural dirasa semakin mendesak. Penguatan ini agar aparatur pengawas memahami celah dan bentuk penyimpangan yang terjadi.

Lebih dari itu, penguatan ini dilakukan dengan revitalisasi posisi APIP yang selama ini nyaris tersandera dan tidak independen karena kedudukannya berada di bawah Kepala Daerah.

"Sulit membayangkan inspektorat yang diangkat dan diberhentikan Kepala Daerah kemudian dapat melakukan pengawasan terhadap atasannya tersebut hingga penjatugan sanksi. Karena itulah perbaikan regulasi seperti RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah menjadi kebutuhan untuk mencegah korupsi kepala daerah yang terus terjadi," katanya.

Febri meyakini, APIP yang lebih independen dapat memetakan pihak-pihak pemegang proyek yang berulang kali menjadi pemenang tender di daerah. APIP juga dapat me-review sejak awal proses penganggaran, pengadaan hingga memfasilitasi keluhan dari masyarakat tentang adanya penyimpangan di sektor tertentu.

"Untuk itu butuh perhatian lebih dari Presiden dan DPR untuk menyusun aturan setingkat UU ini," paparnya.

Selain lemahnya pengawasan, Febri mengatakan, maraknya praktik korupsi terjadi karena tingginya biaya politik. Dari 34 kepala daerah yang ditangkap KPK, sebagian pelaku menerima atau mengumpulkan uang untuk tujuan pencalonan kembali, dan pengumpulan mantan tim sukses untuk "mengelola" proyek di daerah tersebut.

Untuk itu, Febri menyatakan, akuntabilitas sumbangan dana kampanye menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan seluruh pihak terkait.

"Karena hubungan pelaku ekonomi dan politik yang tertutup rentan memicu persekongkolan dan penyalahgunaan wewenang saat kepala daerah menjabat. Utang dana kampanye tersebut beresiko dibayar melalui alokasi proyek-proyek di daerah," paparnya.

KPK meyakini, benang kusut persoalan korupsi politik di daerah sulit dibenahi jika persoalan pengawasan dan biaya politik tinggi ini tidak segera diselesaikan.

 



Sumber: Suara Pembaruan