"Ready Mix", "Apel", dan "Kanjengnya" Jadi Kode Suap Wali Kota Pasuruan

Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / FMB Jumat, 5 Oktober 2018 | 16:43 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang yakni, Wali Kota Pasuruan Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo selaku staf ahli atau Pelaksana Harian (Plh) Kadis PUPR Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto selaku staf Kelurahan Purutrejo dan M. Baqir perwakilan CV Mahadir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan. Setiyono melalui orang-orang dekatnya diduga menerima suap dari Baqir terkait proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/10), "Ready mix", "apel", dan "Kanjengnya" menjadi kode suap yang dipergunakan untuk menyamarkan suap kepada Setiyono. "Ready mix" yang mengartikan campuran semen, "apel" sebagai kata ganti fee proyek, dan "kanjengnya" yang diduga panggilan Setiyono.

‎Diberitakan, KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo selaku staf ahli atau Pelaksana Harian (Plh) Kadis PUPR Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto selaku staf Kelurahan Purutrejo dan M. Baqir perwakilan CV Mahadir sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan. Setiyono diduga menerima suap dari Baqir terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan melalui sejumlah pihak dan orang-orang dekatnya.

Diduga, dalam proyek ini telah terjadi kesepakatan fee untuk Setiyono sebesar 10 persen dari nilai proyek sebesar Rp 2,2 miliar dan ditambah 1 persen atau 20 juta untuk Pokja.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Setiyono, Dwi Fitri dan Wahyu Tri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Baqir yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Sumber: Suara Pembaruan