KPK Tahan Wali Kota Pasuruan di Rutan Guntur

KPK Tahan Wali Kota Pasuruan di Rutan Guntur
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / WBP Jumat, 5 Oktober 2018 | 13:46 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Pasuruan, Setiyono, Jumat (5/10). Setiyono ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan. Tak hanya Setiyono, KPK juga menahan tiga tersangka kasus ini, yakni Dwi Fitri Nurcahyo selaku staf ahli atau Pelaksana Harian (Plh) Kadis PUPR Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto selaku staf Kelurahan Purutrejo dan M. Baqir perwakilan CV Mahadir.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, empat tersangka itu ditahan di tiga rutan berbeda. Setiyono ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sementara Baqir yang menyandang status tersangka pemberi suap ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. "WTH (Wahyu Tri Hardianto) dan DFN (Dwi Fitri Nurcahyo) di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat," kata Febri saat dikonfirmasi.
Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan. Keempat tersangka setidaknya bakal mendekam di sel tahanan selama 20 hari ke depan.

Diberitakan, KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo selaku staf ahli atau Pelaksana Harian (Plh) Kadis Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto selaku staf Kelurahan Purutrejo dan M. Baqir perwakilan CV Mahadir sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan.

Setiyono diduga menerima suap dari Baqir terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan melalui sejumlah pihak dan orang-orang dekatnya.

Diduga, dalam proyek ini telah terjadi kesepakatan fee untuk Setiyono sebesar 10 persen dari nilai proyek sebesar Rp 2,2 miliar dan ditambah 1 persen atau 20 juta untuk Pokja.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Setiyono, Dwi Fitri dan Wahyu Tri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Baqir yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Sumber: Suara Pembaruan