"Nyanyian" La Nyalla Perlu Diusut

La Nyalla Mattalitti.
Gardi Gazarin / BW Jumat, 12 Januari 2018 WIB

Jakarta - "Nyanyian" La Nyalla Mattalitti bahwa dirinya dimintai uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, agar bisa ikut dalam Pilkada Jatim perlu ditelusuri dan diusut oleh Satgas Anti Politik Uang Polri. Tujuannya, agar kasus politik uang di balik Pilkada serentak 2018 bisa terbongkar.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Jumat (12/1), berharap dengan terbongkarnya kasus politik uang tersebut, akan terungkap siapa saja yang terlibat, siapa saja yang menjadi korban, dan partai mana saja yang 'doyan' politik uang di Pilkada 2018.

Menurut Neta, sebelumnya Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi pernah mengaku dirinya dimintai Rp 10 miliar oleh oknum Golkar agar bisa mendapatkan rekomendasi untuk maju ke Pilkada Jabar. Apa yang dikatakan La Nyalla maupun Dedi sebenarnya bukanlah hal baru. Isu uang mahar sudah menjadi rahasia umum di balik pencalonan kepala daerah. Belenggu uang mahar ini sulit untuk dibuktikan. Padahal ini menjadi salah satu penyebab berkembangnya politik biaya tinggi dan maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Dengan terbentuknya Satgas Anti Politik Uang, diharapkan isu uang mahar ini harus diusut dan disapu bersih. Dengan adanya pengakuan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tersebut, maka hal ini bisa menjadi momentum bagi Satgas Anti Politik Uang Polri untuk membongkar sinyalemen selama ini tentang uang mahar di balik pilkada.

“Bagaimana pun kasus uang mahar ini merupakan bagian dari politik uang di balik pilkada. Kasus uang mahar inilah yang membuat pilkada menjadi tidak berkualitas,” katanya.

Untuk sementara, kasus La Nyalla maupun kasus Dedi belum ada unsur pidananya, sehingga sulit bagi satgas untuk memprosesnya secara hukum. Kasus ini sarat dengan urusan etika dan moralitas politik agar ke depan perkara uang mahar dan politik uang bisa diminimalisasi. Satgas bisa menggunakan UU Pemilu, KUHP dan ketentuan lain untuk menelusurinya agar kasusnya bisa terkuak.

Untuk itu, satgas perlu mendatangi La Nyalla maupun Dedi untuk menggali kebenaran pengakuan mereka dan mencari tahu siapa saja saksinya serta mencari peluang untuk membongkar kasusnya ke jalur hukum.

Meski tidak bisa diproses secara hukum, dari penjelasan La Nyalla, Dedi, dan saksi-saksi lain, satgas bisa melakukan antisipasi atau bahkan mungkin bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada kemudian hari.

“Pengakuan La Nyalla, meski tidak bisa diproses secara hukum, telah menjadi pukulan telak bagi Prabowo dan Gerindra. Jika pengakuan La Nyalla tersebut tidak benar, tentunya Prabowo bisa melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Agar semuanya transparan Prabowo perlu juga mengklarifikasi pengakuan La Nyalla tersebut,” ujar Neta.



Sumber: Suara Pembaruan