Wiranto: Kalau Tak Mau Ditangkap, Jangan Melanggar Hukum

Wiranto: Kalau Tak Mau Ditangkap, Jangan Melanggar Hukum
Wiranto. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / WM Jumat, 17 Mei 2019 | 19:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan, aparat keamanan atau penegak hukum tidak sembarang menangkap masyarakat. Jika melanggar hukum atau konstitusi, pasti aparat keamanan akan bertindak. Sebaliknya, jika masyarakat baik-baik saja atau patuh pada hukum maka aparat akan santai-santai saja.

"Kalau enggak ingin ditangkap ya jangan macam-macam. Jangan langgar hukum. Kan begitu," kata Wiranto saat buka puasa bersama dengan para pemimpin redaksi (Pempred) media massa, di Jakarta, Jumat (17/5/2019) sore.

Ia menjelaskan, pemerintah melakukan berbagai antisipasi menghadapi pengumuman hasil pemilu oleh KPU pada tanggal 22 Mei mendatang. Antisipasi itu perlu karena ada ajakan, hasutan, dan provokasi untuk melakukan aksi people power atau gerakan kedaulatan rakyat. Gerakan itu berupa mengepung penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

Ajakan itu lalu memobilisasi warga dari luar daerah masuk Jakarta. Padahal proses perhitungan suara Pemilu dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke tingkat pusat.

"Langkah-langkah ada, aparat keamanan sudah siap sepenuhnya, ada imbauan, ada kemudian penangkapan tokoh-tokoh ekstrem yang nyata-nyata melanggar hukum. Supaya tahu bahwa negeri ini ada hukumnya, enggak sebebas-bebasnya. Demokrasi iya tapi bebas sebebas-sebebasnya tidak ada. Ada rambu-rambu hukum yang mengatur kebebasan itu. Tidak menganggu kebebasan orang lain. Jangan sampai mengancam keamanan negara. Kami ini, aparat keamanan hanya masuk di wilayah itu, menjaga itu. Kalau masyarakat sudah taat hukum ya kami santai-santai aja. Tapi kalau nyata-nyata ada masyarakat yang melanggar hukum, itu kami tindak," jelas Wiranto.

Dia menegaskan, pemerintah tidak melarang warga untuk datang ke Jakarta. Namun datang ke Jakarta hanya untuk mengikuti aksi kepung KPU dan Bawaslu, apalagi saat bulan Puasa adalah sangat tidak perlu.

"Yang melarang siapa. Ini mengimbau masyarakat. Kalau ke Jakarta juga ngapain. Kalau ke Jakarta ramai-ramai, ribut-ribut duduki KPU, itu kan melanggar hukum nanti. Makanya tetap saja di daerah masing-masing. Jangan terpengaruh ajakan seperti itu. Kalau semua tetap di daerah masing-masing, tidak ke Jakarta maka nanti Jakarta kan aman-aman saja," ujar Wiranto.

Dia berharap situasi pada tanggal 22 Mei mendatang akan aman-aman saja. Jika pada tanggal 17 Aprill lalu, saat pencoblosan pemilu aman-aman saja, maka tanggal 22 Mei mendatang, dia meyakini pasti akan aman.

"Kalau tanggal 17 April lalu diisukan ada kerusuhan keributan ternyata bisa kita lalui dengan aman, damai. Mengapa tanggal 22 Mei enggak bisa? Tentu bisa. Walaupun ada isu bahwa nanti ada aksi-aksi demonstrasi menduduki KPU, Bawaslu. Kemudian isu ada ajakan-ajakan untuk people power atau sekarang mengobarkan kedaulatan rakyat dan sebagainya. Tapi kalau itu dilakukan dengan cara-cara konstitusional, ikut hukum yang berlaku, enggak ada masalah. Hanya jangan sampai kegiatan itu kemudian justru menimbulkan akibat yang buruk di masyarakat, konflik horizontal, konflik di masyarakat, national disorder. Itu yang kita jaga," tutup Wiranto.



Sumber: Suara Pembaruan