Libur Nasional untuk Pilkada Rp 15 Triliun


Heru Andriyanto / HA Rabu, 27 Juni 2018 | 01:29 WIB

Jakarta - Hari ini jutaan warga akan memilih kepala daerah baru di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, atau total 171 daerah yang melakukan pemungutan suara. Meskipun ingar bingar pemilihan kepala daerah (Pilkada) kali ini tidak segempar perhelatan terakhir, tetapi bukan berarti tidak ada drama.

Sejumlah calon kepala daerah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dua warga Nahdlatul Ulama bertempur head to head di pemilihan gubernur Jawa Timur; Djarot Saiful Hidayat meninggalkan kisah heboh Pilkada DKI untuk kembali mencoba peluangnya di Sumatera Utara; dan empat pasangan saling beradu di Jawa Barat sehingga menjanjikan hasil yang sangat sulit diprediksi.

Pemerintah mengupayakan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dengan menjadikan 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional, diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Negara menganggarkan Rp 15,95 triliun untuk pesta demokrasi kali ini, yang diikuti 520 pasangan calon termasuk 55 pasangan pemilihan gubernur, 344 pasangan pemilihan bupati, dan 121 pasangan pemilihan wali kota.

Jumat (22/6) lalu, seluruh pemangku kepentingan telah bertemu untuk memantapkan persiapan. Mereka termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI (Polri), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Soal anggaran kita telah berhitung saat pemilu seluruh anggaran sudah sampai, dari sisi anggaran tidak ada masalah. Demikian juga distribusi logistik, memang ada distribusi yang rusak, tapi sudah dilakukan produksi ulang dengan cepat dan susah dihitung sehingga tidak ada masalah,” kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai pertemuan tersebut.

Para calon petahana mendapat penilaian tinggi dari berbagai lembaga survei namun secara keseluruhan Pilkada kali ini sulit diprediksi, terutama daerah-daerah yang akan memilih gubernur atau bupati yang sama sekali baru.

Tengok misalnya di Jawa Barat, bagaimana pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi bersaing ketat dalam jajak pendapat. Demikian juga di Jawa Timur antara pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Kehadiran Djarot, yang bisa dikatakan terjadi di menit terakhir pengenalan calon, memanaskan persaingan di Sumatera Utara dan sanggup menandingi popularitas pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.

Namun, seperti dirangkum Ketua KPU Arief Budiman, atmosfer seperti ini justru mencerminkan demokrasi yang ideal dan sehat.

“Pemilu yang baik predictable procedure, unpredictable result,” kata Arief. Penyelenggaraan pemilihan harus transparan, terukur, dan mudah diikuti, tetapi hasil pemilihan haruslah menjadi rahasia sampai waktunya dibuka.

Kontroversi yang Bukan Kontroversi
Tentu, pemilu yang baik juga harus melahirkan pemimpin yang baik. Dalam hal ini kelompok pemangku kepentingan mendapat bantuan tak disangka-sangka dari lembaga di luar mereka: KPK.

Kisah paling heboh terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana calon gubernur yang menjadi unggulan kuat Marianus Sae menjadi tersangka korupsi setelah resmi ditetapkan sebagai calon. Marianus ditangkap di sebuah hotel di Surabaya pada 11 Februari, pada hari ketika seharusnya dia berada di daerahnya menyambut petinggi partai politik pengusung.

Marianus tidak sendirian, ada delapan calon kepala daerah lain yang saat ini ditahan KPK baik sebagai tersangka atau pun terdakwa korupsi. Mereka termasuk calon Bupati Jombang Nyono Suharli, calon Bupati Subang Imas Aryumningsih, calon Gubernur Lampung Mustafa, calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun, calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus, calon Wali Kota Malang Mochamad Anton, calon Wali Kota Malang Yaqud Ananda Gudban, dan calon Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Pilkada Kota Malang menjadi sorotan karena dua dari tiga calon wali kota mendekam di tahanan. Dikhawatirkan kondisi seperti ini menyurutkan animo masyarakat untuk datang ke 1.400 tempat pemungutan suara (TPS) di kota tersebut.

Sejumlah partai politik yang mengusung para kandidat bermasalah itu menyampaikan protes dan menuduh KPK mengganggu proses politik. Tekanan terhadap KPK terjadi di banyak forum, termasuk dalam dengar pendapat di DPR. Tekanan itu termasuk imbauan halus agar KPK menunda tindakan terhadap calon kepala daerah sampai setelah hari pemungutan suara. Kesannya adalah apa yang dilakukan KPK itu adalah tindakan kontroversial.

Namun, logika hukum mana yang menyebutkan bahwa tindakan hukum harus ditunda jika pelaku kejahatan adalah calon kepala daerah dan harus menunggu setelah hari pemilihan? KPK mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi tekanan ini -- tidak menggubris.

KPU tidak keberatan dengan aksi KPK, dan bahkan sendirian memperjuangkan peraturan yang melarang terpidana korupsi menjadi calon legislatif.

Pencoblosan belum dimulai, tetapi aparat sudah menjadi sasaran kecaman karena dinilai tidak adil. Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkeluh kesah bahwa oknum Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara menargetkan para kandidat yang diusung Partai Demokrat.

Yang Layak Disimak

Ridwan vs Deddy
Ridwan secara konsisten memimpin jajak pendapat oleh berbagai lembaga survei kredibel, tetapi selisihnya tidak jauh dan ada saat ketika Deddy yang didampingi tokoh Sunda Dedi Mulyadi mampu menyalip.

Sebagai provinsi terpadat, Jawa Barat sangat penting sebagai “laboratorium uji” elektabilitas partai-partai besar satu tahun menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Namun, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang kemungkinan bertempur lagi dalam pilpres justru mengusung calon gubernur yang elektabilitasnya jauh di bawah dua kandidat tersebut.

Deddy, yang diusung Partai Demokrat dan Golkar, memiliki keunggulan sebagai incumbent dan dia juga berpeluang menerima limpahan suara dari pendukung Sudrajat, yang dicalonkan oleh Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Survei menunjukkan elektabilitas pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu hanya berkisar 4%-10%, sementara Deddy di atas 30%.

Indikasi seperti ini -- mengalihkan dukungan kepada calon lain yang jauh lebih berpeluang -- terlihat misalnya dari imbauan mantan kader PKS Fahri Hamzah.

"Saya mengimbau agar ada mobilisasi massa pemilih kepada yang akan menang. Sesuai survey objektif aja. Jangan sampai kita pecah dan musuh menang mudah. Demiz (Deddy Mizwar) adalah pelanjut Aher juga, siapa bisa bantah?" tulis Fahri di akun Twitter @Fahrihamzah.

Jika para pemilih Sudrajat berpikir seperti Fahri, Deddy bisa mengungguli Ridwan. Namun, apabila proporsi suara bertahan pada dukungan masing-masing, tren sekarang menunjukkan Ridwan akan naik pangkat dari wali kota Bandung menjadi gubernur.

Edy vs Djarot
Djarot membawa pengalamannya yang berharga sebagai wakil gubernur dan gubernur DKI (walau hanya lima bulan) untuk diterapkan di Sumut. Namun, dia diprediksi sulit mengalahkan Edy yang sudah telanjur dikenal sebagai putra daerah dan populer sebagai Ketua Umum PSSI dan mantan Pangkostrad.

Tidak butuh waktu lama bagi Djarot untuk menguji popularitasnya di Sumut, karena heboh Pilgub DKI tahun lalu membuat dia menjadi figur terkenal. Janji Djarot untuk mereplika strategi pembangunan ibu kota di Sumut juga membuatnya cepat diterima para pemilih.

Edy, meskipun kelahiran Sabang, menikmati popularitas sebagai putra asli daerah dan berbagai lembaga survei menyebutnya lebih unggul. Selain itu, Edy yang berpasangan dengan Musa Rajekshah juga didukung mayoritas partai politik yang bercokol di provinsi tersebut, kecuali PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusung pasangan Djarot-Sihar Sitorus.

Dalam laga head to head ini, Djarot berada dalam posisi untuk “merebut” kemenangan, sementara Edy mempertahankannya.

Tercatat hanya Indo Barometer lembaga survei kredibel yang mengunggulkan Djarot dalam hasil jajak pendapatnya, itu pun dengan angka tipis 37,8% melawan 36,9%. Peluang dua kandidat masih sangat terbuka dalam survei ini karena sekitar 25% pemilih Sumut masih merahasiakan pilihannya.

Penelitian lembaga-lembaga survei lain menunjukkan Edy unggul dengan raihan 44%-46%, sementara Djarot hanya mendapat 34%-37%.

Namun, kebanyakan survei dilakukan sebelum debat para kandidat pada 19 Juni, di mana Djarot banyak mendapat pujian.

Khofifah vs Saifullah
Khofifah melepas jabatan di kabinet sebagai menteri sosial agar bisa kembali bertarung menjadi gubernur Jawa Timur, dan berharap third time lucky kali ini. Dia dua kali kalah sebelumnya, dan uniknya dengan lawan yang sama yaitu Saifullah atau Gus Ipul yang saat itu menjadi wakil Soekarwo.

Potensi kemenangan Khofifah tercermin dari hasil berbagai jajak pendapat yang sejak awal menunjukkan keunggulan dirinya.

Sulit menemukan pemilih unik dua kandidat tersebut karena mereka bagian dari keluarga NU, yang menguasai basis massa pemilih di banyak tempat di Jatim.

Perjalanan Gus Ipul lebih terjal karena pasangan aslinya, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, mengundurkan diri menjelang penetapan. Dia kemudian dipasangkan dengan cucu Bung Karno, Puti Guntur Soekarno, yang relatif belum dikenal publik Jatim.

Posisi petahana sebagai wakil gubernur dua periode tidak memberi keuntungan signifikan bagi Gus Ipul, seperti tercermin dari hasil berbagai jajak pendapat.

Khofifah menggandeng Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak dan pasangan ini lebih stabil melakukan start meskipun mendapat protes dari PDI Perjuangan karena kadernya “dibajak” pasangan lawan.

Jika merujuk hasil survei, Gus Ipul harus mengejar defisit 3% sampai 8% suara untuk bisa mengalahkan Khofifah.



Sumber: BeritaSatu.com

Ini Penjelasan Presiden Soal Libur Pilkada


/ YUD Senin, 25 Juni 2018 | 17:51 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo menjelaskan hari libur nasional saat Pemilihan Kepala Daerah pada 27 Juni 2018 dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi.

"Baru saja siang tadi, saya tanda tangani untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya," kata Presiden Joko Widodo ditemui di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin (25/6).

Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional.

Penetapan hari libur untuk pilkada serentak itu dilakukan untuk mendukung proses demokrasi yang akan dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia.

Tercatat 117 daerah melakukan pilkada, terdiri atas 17 provinsi, 11 kabupaten dan 39 kota.

Dalam Keppres No. 15/2018 itu tercantum penetapan hari libur nasional guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

"Menetapkan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikoa dan Wakil Walikota secara serentak," demikian kutipan dalam keputusan tersebut.



Sumber: ANTARA

BIN Tegaskan Tak Berpihak di Pilkada, Pileg dan Pilpres


Hotman Siregar / YUD Senin, 25 Juni 2018 | 17:29 WIB

Jakarta - Direktur Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto mengatakan, perintah Pimpinan BIN kepada anggotanya sangat jelas yakni harus netral tidak hanya saat Pilkada. BIN tidak berpihak kepada siapapun dalam pilkada maupun Pileg dan Pilpres.

"Pegangan BIN adalah konstitusi, mengamankan dan mengawal agar tahapan pemilu dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah digariskan. Siapapun pemenangnya ya harus dihormati," ujar Wawan kepada SP, Senin (25/6) siang.

Menurutnya, pemerintah boleh silih berganti namun BIN tetap harus ada guna menjaga muruah Pancasila dan UUD 1945. BIN mengamankan agenda nasional Pemilu dan mengamankan kepentingan 264 juta rakyat agar aspirasinya terwadahi di pemilu.

Wawan menegaskan, jika ada isu ketidaknetralan, bisa disampaikan ke Bawaslu/Panwaslu. Selain itu juga bisa disampaika ke KPU atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi jika ada tuntutan hukum, dan tentunya harus dengan didukung bukti-bukti.

"Jika ada bukti ya silakan diajukan, jika tidak ada bukti maka tidak bisa diproses lebih lanjut," katanya.

Wawan menjelaskan, di intelijen ada sistem pengawasan, baik itu pengawasan internal di inspektorat maupun di DPR. Secara berkala Komisi 1 DPR juga melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) jika ada hal-hak krusial yang harus dipecahkan.

"adi jika ada pelanggaran ada sanksi baik internal BIN dari Ankum (atasan yg berwenang menghukum) maupun pertanggung jawaban publik di DPR serta juga pertanggungjawaban anggaran di BPK. Semua sudah ada koridornya," tandas Wawan.



Sumber: Suara Pembaruan

KPU: Total DPT Pilkada Serentak 2018 Sebanyak 152 Juta Pemilih


Yustinus Paat / CAH Senin, 25 Juni 2018 | 16:22 WIB

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memperbaharui total jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pilkada serentak 2018. Jumlah DPT ini sebanyak 152 juta pemilih.

"DPT berdasarkan hasil pleno Pilkada, jumlah total pemilih 152.067.680," ujar komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (25/6).

Dari jumlah tersebut, kata Viryan, sebanyak 76,088,777 pemilih perempuan dan sebanyak 75,981,053 pemilih laki-laki. Jumlah ini tersebar di 31 provinsi, 381 kabupaten/kota, 5.555 kecamatan, dan 64.499 kelurahan/desa.

"Jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebanyak 387.598," ungkap dia.

Sebelumnya, dari data KPU tercatat total DPT Pilkada 2018 sebanyak 152.058.452 pemilih dengan total jumlah perempuan sebanyak 76.082.159 dan jumlah pemilih laki-laki 75.976.293. Dengan total Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 387.566.

"Ada perubahan ya (dari jumlah DPT sebelumnya)," kata Viryan.

DPT Pilkada Serentak 2018
1. Aceh: 307.726
2. Bali: 2.982.201
3. Banten: 4.219.124
4. Bengkulu: 230.169
5. Gorontalo: 209.673
6. Jambi: 835.683
7. Jawa Barat: 31.730.042
8. Jawa Tengah: 27.068.500
9. Jawa Timur: 30.155.719
10. Kalimantan Barat: 3.436.127
11. Kalimantan Selatan: 681.807
12. Kalimantan Tengah: 1.144.152
13. Kalimantan Timur: 2.329.657
14. Kalimantan Utara: 133.345
15. Kep. Bangka Belitung: 447.435
16 Kep Riau: 141.777
17. Lampung: 5.768.253
18. Maluku: 1.149.990
19. Maluku Utara: 747.719
20. NTB: 3.511.890
21. NTT: 3.186.506
22. Papua: 3.411.217
23. Riau: 3.622.488
24. Sulawesi Barat: 406.096
25. Sulawesi Selatan: 6.022.987
26. Sulawesi Tengah: 585.732
27. Sulawesi Tenggara: 1.628.320
28. Sulawesi Utara: 591.040
29. Sumatera Barat: 675.050
30. Sumatera Selatan: 5.656.633
31. Sumatera Utara: 9.050.622

Total DPT: 152.067.680



Sumber: BeritaSatu.com

Wiranto Harapkan Pilkada Berjalan Tertib


Farouk Arnaz / YUD Senin, 25 Juni 2018 | 18:12 WIB

Jakarta - Pemerintah melakukan persiapan terakhir dalam operasi pengamanan jelang Pilkada serentak di 171 wilayah yang digelar pada Rabu (27/6) mendatang. Pembahasan pengamanan pesta demokrasi itu digelar di Mabes Polri pada Senin (25/6) dipimpin oleh Menko Polhukam Jenderal (pur) Wiranto.

Turut hadir Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto serta para pejabat utama Polri dan TNI. Acara ini juga diikuti oleh para pejabat Polri dan TNI di daerah melalui saluran video confrence (vidcon).

”Kita gelar vidcon antara pusat dan daerah khusus bahas pilkada daerah di 171 wilayah. Kenapa? Karena kita ingatkan agar kita satu pemahaman dalam kegiatan ini. Pilkada merupakan amanat UU mau gak mau kita laksanakan sebaik-baiknya seperti tahun yang lalu agar berlangsung aman. Agar enggak ada gangguan hoax yang ganggu Pilkada serentak,” kata Wiranto.

Pensiunan jenderal TNI ini ingin agar pilkada berjalan tertib dan seluruh parpol menjaga aturan yang berlaku, jujur, dan adil serta akan menghasilkan pilkada yang sukses. Sukses artinya pilkada mampu memilih pemimpin yang baik dan terbaik.

”Presiden dalam sidang kabinet meminta agar penyelenggara pemilu aktif menjaga pemilu. Sebelumnya baik Bawaslu dan kepolisian telah susun indeks kerawanan pemilu. Dari hasil indeks kerawanan itu nanti kita usahakan jadi 0 walaupun ternyata sampai saat ini ada 5 daerah yang perlu perhatian kita bersama,” tambahnya.

Yang masuk kategori rawan itu adalah Papua, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Selain soal pengamanan, acara tersebut juga untuk memastikan kesiapan anggaran dan logistik.

”Aparat keamanan melakukan penambahan personel Polri dan TNI yang digelar di seluruh wilayah. Dalam vidcon tadi juga ada tiga arahan. 1. Jaga netralitas penyelenggara. Polri dan TNI netral. Karena netralitas kunci keberhasilan 2. Diarahkan petugas melaksanakan kerjanya seusai aturan yang berlaku. 3. Waspada dan cegah hal yang cederai pilkada seperti serangan fajar, senja. Itu dieleminiasi,” sambungnya.

Nanti paska pengitungan suara, saat diketahui siapa yang memang, dihindari pawai kemenangan dijalanan. Lakukan proses perhitungan secermat-cermatnya dan jangan ada manipulasi. Aparat keamanan agar betul-betul waspada dan tindak tegas pengacau pemilu. Parpol juga diminta untuk tidak melanggar UU yang sudah ada.

”Lalu kita imbau agar dari sekarang sudah siapkan sikap-sikap satria. Kalah menang istilah biasa. Gak perlu kecewa nanti 5 tahun main lagi,” imbuhnya



Sumber: BeritaSatu.com