Perlindungan untuk Yohanes Menunggu Data Lengkap

Perlindungan untuk Yohanes Menunggu Data Lengkap
Jumat, 4 Juni 2010 | 13:55 WIB

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan memutuskan permohonan perlindungan yang diajukan terpidana kasus sistem administrasi badan hukum (Sisminbakum), Yohanes Woworuntu, paling cepat satu bulan mendatang. Jika data dan berkas yang diberikan Yohanes lengkap, LPSK bisa secepatnya memutuskan melalui rapat paripurna.

“Apapun yang terjadi, data lengkap atau tidak, kita putuskan dalam rapat paripurna satu bulan dari permohonan masuk,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Samendawei kepada beritasatu.com, hari ini.

Yohanes adalah satu dari empat terpidana kasus Sisminbakum. Tiga orang lainnya adalah Romli Atmasasmita, Samsudin Manan Sinaga, dan Zulkarnain Yunus. Romli dan Samsudin merupakan mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkumhan dan divonis menjadi 1 tahun setelah mengajukan banding dan kini menunggu keputusan kasasi MA.

Zulkarnain menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan Yohanes divonis lima tahun oleh MA setelah mengajukan kasasi.

Selasa lalu Yohanes mengadu ke Panja Penegakan Hukum DPR. Direktur PT Sarana Rekatama Dinamika itu mengadu karena merasa diperlakukan tak adil, mengapa dia seorang yang dihukum padahal ada orang lain yang seharusnya diadili juga.

Dari dokumen yang diperoleh oleh beritasatu.com, terdapat transkrip pembicaraan Yohanes dengan Jhon Sumule, Marthen Pongrekun, dan Hartono Tanoesudibjo pemilik PT Sarana. Tiga orang tersebut itulah yang menurut Yohanes seharusnya ikut bertanggung jawab, bukan dia seorang, selain mantan Menhukham Yusril Ihza Mahendra.

Di depan Panja Penegakan Hukum Yohanes membacakan transkrip rekaman itu. Antara lain:

Nanti kita atur strategi, besok kamu jam berapa, tentuin, kita ketemu di kantor,” kata Hartono mengajak untuk bertemu ke Yohanes.

Itu yang saya tanda tangan, bisa dapat copy-nya gak, pak? Itu saya gak punya saham, pak. Saya kan bumper bapak saja. Pak, tapi kalau besok saya diperiksa terus langsung ditahan, gimana pak?” tanya Yohanes kepada Hartono.

Menurut Herman Herry, anggota Panja, sebenarnya ketiga nama yang disebut-sebut Yohanes hatrus ikut bertanggung jawab ada dalam BAP. “Namun, dalam persidangan nama itu tidak muncul sebagai tersangka bahkan sebagai saksi juga enggak,” kata Herman.

Karena itu Panja dalam waktu dekat ini akan memanggil Hartono Tanoesoedibjo dan Yusril Ihza Mahendra, serta Harry Tanoesoedibjo, kata Ketua Panja, Fahri Hamzah. Harry Tanoe memang tak ada dalam rekaman, namun dialah pemilik PT Sarana tersebut, tempat Yohanes bekerja.

Sisminbakum dimulai 2001 ketika itu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memulai sistem online untuk pengesahan akta. Namun inovasi itu justru menuai masalah. Sebab uang yang seharusnya masuk ke kas negara justru masuk ke pihak swasta, koperasi, dan sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kasus ini mulai terbongkar medio 2008. Kejaksaan Agung menemukan selain biaya resmi Rp 200 ribu per akta, sistem ini juga mengenakan biaya pemesanan Rp 350 ribu dan biaya pembangunan Rp 1 juta kepada Sarana Rekatama.

Dalam temuan Kejaksaan Agung, uang yang dipungut ternyata tak masuk kas negara melainkan masuk rekening Sarana Rekatama di Bank Danamon.

Yohanes dihukum penjara 5 tahun setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya 20 Mei silam.
 

Sumber: -