KPC Menantang Ditjen Pajak Tunjukkan Bukti

KPC Menantang Ditjen Pajak Tunjukkan Bukti
Jumat, 4 Juni 2010 | 13:05 WIB

Anak perusahaan Grup Bakrie, PT Kaltim Prima Coal menantang Ditjen Pajak untuk membuktikan perusahaan itu tidak membayar pajak.

Perusahaan itu mengaku telah melunasi seluruh kewajiban pajaknya dan sebaliknya tidak ada surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak.

“Jika benar KPC memiliki tunggakan pajak, mohon dimintakan buktinya ke Ditjen Pajak. Masyarakat juga bisa melihat melalui laporan keuangan yang bisa diakses melalui situs BUMI maupun Bapepam,” kata kuasa hukum, Kaltim Prima Coal, Aji Wijaya kepada beritasatu.com.

Kaltim Prima dan Ditjen Pajak bersengketa soal pembayaran pajak dari tiga perusahaan milik Grup Bakrie.

Kasus itu bermula ketika Ditjen Pajak mengumumkan dilakukannya penyidikan terhadap dugaan tunggakan pajak tahun 2007 yang dilakukan oleh tiga perusahaan di bawah Grup Bakrie. Kaltim Prima senilai Rp 1,5 triliun, PT BUMI Resources Rp 376 miliar, dan PT Arutmin senilai Rp 300 miliar.

Pengadilan Pajak lalu memutuskan Ditjen Pajak tidak diizinkan menyidik Kaltim Prima. Pengadilan menilai tidak ada alasan dan bukti yang kuat untuk dilakukannya penyidikan tersebut. Putusan dijatuhkan pada Desember 2009.

Belakangan Dirjen Pajak mengajukan peninjauan kembali ke MA untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak tersebut. Namun permohonan itu kemudian ditolak oleh majelis agung yang diketuai Paulus Effendi Lotulung dengan anggota majelis anggota Imam Soebechi dan Supandi, 24 Mei silam.

Menanggapi keputusan itu, Komisi Yudisial berencana mengeksaminasi putusan Mahkamah Agung. Rencana itu didukung oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Kepada beritasatu.com, anggota Satgas, Mas Achmad Santosa mengatakan, jalan itu ditempuh karena kalau ada sesuatu (keputusan hukum) yang dianggap janggal, tidak ada salahnya diajukan ke KY untuk dieksaminasi.

Kemarin, Dirjen Pajak, Mochamad Tjiptardjo mengaku masih mempelajari putusan Mahkamah Agung yang menolak PK yang diajukan Ditjen Pajak. "Pidananya diusut polisi," kata Tjiptardjo.

Menurut Aji, yang harus dipahami, sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment atau menghitung sendiri. Jika kantor pajak berpendapat, perhitungannya berbeda maka sesuai peraturan yang ada dilakukan pembahasan hingga proses pemeriksaan biasa bahkan sampai proses pemeriksaan bukti permulaan.

“Kita kan negara hukum, bukan negara yang berdasarkan abuse of power. Jadi harus taat hukum,” kata Aji.

 

Sumber: -