ABM Investama Komitmen Penuhi Kewajiban DMO 25%

ABM Investama Komitmen Penuhi Kewajiban DMO 25%
Ilustrasi batu bara. ( Foto: Antara / Prasetyo Utomo )
Rangga Prakoso / FER Kamis, 12 Juli 2018 | 17:29 WIB

Jakarta - PT ABM Investama (tbk) berkomitmen memenuhi kewajiban 25 persen alokasi batu bara dalam negeri (domestic market obligation/DMO) untuk kebutuhan pembangkit listrik di dalam negeri.

ABM memiliki dua tambang di lokasi berbeda dengan karakteristik batu bara yang berbeda pula. Untuk tambang di Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan kalori batu bara sekitar 4.200 kcal dan di Aceh dengan batu bara kalori sekitar 3.400 kcal.

Baca Juga: Penyerapan Batu Bara Dalam Negeri Capai 53,45 Juta Ton

Direktur Keuangan ABM, Adrian Erlangga mengatakan, batu bara di Kalsel mampu memenuhi kebutuhan untuk pembangkit listrik. Hal ini pembangkit listrik menyerap batu bara dengan kalori dikisaran 4.000 kcal. Sementara batu bara dari tambang di Aceh sepi peminat.

"Kami sudah menawarkan batu bara yang di Aceh. Tapi dijawab juga enggak (penawaran kami). Padahal, kami mau memenuhi kewajiban 25 persen," kata Erlangga di Jakarta, Kamis (12/7).

Erlangga mengungkapkan, batu bara yang diproduksi di Aceh sebenarnya sudah diserap oleh industri semen. Namun, dengan ketentuan 25 persen untuk pembangkit listrik maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI). Diharapkan dengan koordinasi itu akan diperoleh solusi yang terbaik.

"Kami minta waktu ke Dirjen Minerba untuk ketemu membicarakan apa yang bisa dilakukan supaya problem ini bisa teratasi. Bukan enggak mau suplai tapi enggak ada yang mau," ujarnya.

Baca Juga: Harga Batu Bara Tembus Rekor Baru Lagi

Dikatakannya, ada solusi lain yang bisa dilakukan dalam memenuhi kewajiban 25 persen tersebut yakni melalui transfer kuota. Pihaknya, akan membeli batu bara dari perusahaan tambang skala kecil dan sebagai gantinya kuota tambang tersebut diberikan ke ABM. Upaya lain yakni dengan membeli kuota dari trader yang dinilai lebih murah.

"Dalam Kepmen DMO ada klausul mengenai pengecualian. Kami sampaikan power plant enggak ada yang mau. Solusinya apa? Kalau kami diberikan pengecualian maka ada 1.000 IUP minta pengecualian juga. Karena itu kami siapkan plan B," ujarnya.

Pemerintah memang menetapkan alokasi batu bara dalam negeri sebesar 25 persen untuk pembangkit listrik. Kewajiban DMO ini bersifat mutlak dan ada sanksi bagi perusahaan tambang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com