Otoritas AS Hentikan Operasional Jet F-35

Otoritas AS Hentikan Operasional Jet F-35
Seorang prajurit militer Amerika Serikat (AS) berdiri di dekat jet tempur F-35. Pada Kamis (11/10), Militer AS memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh operasional jet tempur siluman itu. ( Foto: Istimewa )
Unggul Wirawan / JAI Jumat, 12 Oktober 2018 | 18:15 WIB

Washington -Otoritas Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menghentikan sementara operasional seluruh armada jet tempur F-35 setelah kecelakaan di Carolina Selatan, pada September 2018.

Dalam pernyataan resmi baru-baru ini, Kantor Program Bersama Jet F-35, menyatakan AS dan mitra internasionalnya telah menangguhkan operasi penerbangan saat inspeksi tabung bahan bakar jet dilakukan.

"Jika tabung bahan bakar telah dipasang, bagian itu akan disingkirkan dan diganti. Jika tabung bahan bakar yang baik diketahui sudah terpasang, maka pesawat itu akan dikembalikan ke status penerbangan. Pemeriksaan diharapkan akan selesai dalam 24 hingga 48 jam ke depan," bunyi pernyataan Kantor Program Bersama Jet F-35.

Laporan resmi awal tahun ini, mempertanyakan apakah F-35 sudah siap untuk pertempuran setelah puluhan kesalahan ditemukan. Inspeksi harus dilakukan pada tabung bahan bakar yang mengalami masalah.

Program pengembanagn jet F-35 ini diperkirakan akan berlangsung beberapa dekade dan penjualan global diproyeksikan menjadi 3.000 unit. Kantor akuntabilitas pemerintah AS memperkirakan semua biaya yang terkait dengan proyek akan berjumlah satu triliun dolar.

Jet F-35 adalah jet tempur siluman dengan senjata terbesar dan termahal dari jenisnya di dunia. Teknologi siluman digunakan untuk mengurangi visibilitasnya pada deteksi radar, hadir dalam tiga varian. Kecelakaan di South Carolina melibatkan F-35B, yang mampu mendarat secara vertikal dengan biaya produksi sekitar US$ 100 juta (Rp 1,46 triliun).

Pesawat yang diproduksi oleh Lockheed Martin tetapi termasuk bagian yang dibuat di beberapa negara lain, telah dijual ke sejumlah negara, termasuk Inggris, Jepang, Italia, Turki, dan Korea Selatan.

 

 



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE