BRTI Tegaskan Praktik Jual Beli Data Pribadi Melanggar Hukum

BRTI Tegaskan Praktik Jual Beli Data Pribadi Melanggar Hukum
Logo BRTI (Sumber: id.wikipedia.com)
Emanuel Kure / FER Jumat, 17 Mei 2019 | 14:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyatakan, penyalahgunaan dan praktik jual beli data pribadi merupakan pelanggaran hukum. Pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia. Pemerintah tengah menyiapkan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif.

Ketua BRTI, Ismail, mengatakan, perlindungan terhadap data pribadi secara umum sudah diatur oleh peraturan perundangan-undangan yang ada. Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.

Selain itu, terdapat paling tidak 30 regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data, dalam kaitannya dengan hak azasi manusia, pertahanan keamanan, kesehatan, administrasi kependudukan, keuangan dan perbankan, serta perdagangan dan perindustrian.

"Khusus yang terkait dengan bidang telekomunikasi dan media, sudah ada Undang-undang Telekomunikasi, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Ismail yang juga menjabat sebagai Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen SDPPI) melalui siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (17/5/2019).

Selain itu, lanjut Ismail, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE) yang ditetapkan pada 7 November 2016.

Penanganan Kasus

Ismail menuturkan, saat ini terdapat beberapa kasus yang tengah dalam proses penindakan berupa kasus berkaitan dengan jual beli data, akses data secara tidak sah. Ada pula kasus membuka data pribadi seperti nomor e-KTP dan nomor KK sehingga dapat diakses oleh publik. Pelaku dalam kasus itu ada yang telah dijatuhi pidana penjara 8 bulan plus denda. Ada pelaku yang terancam pidana maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp 3 Miliar.

"BRTI juga menengarai banyak kasus jual beli data yang buntutnya berupa spamming terhadap pengguna jasa telekomunikasi, melalui penawaran berbagai jenis produk," tutur Ismail.

Lebih lanjut, Ismail mengatakan, untuk memperkuat perlindungan data pribadi, pihaknya telah menginisiasi RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Salah satu pasal dalam Draft UU PDP, disebutkan "Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik ada sejumlah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi."

Dalam draft itu juga ditegaskan mengenai data sensitif, yakni data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.

Ismail berharap, adanya UU PDP ini nantinya akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan.

"Saat ini RUU PDP tersebut tengah berada di meja Sekretariat Negara (Setneg) untuk selangkah lagi diserahkan kepada pihak DPR guna pembahasan lebih lanjut untuk segera disahkan," pungkas Ismail.



Sumber: BeritaSatu.com