Perundingan RI-Freeport Tuntas Bulan Depan

CEO Freeport-McMoran Copper & Gold Inc Richard Adkerson (kiri) bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait divestasi saham di Kementerian ESDM, Jakarta, 29 Agustus 2017.
Rangga Prakoso / HA Senin, 27 November 2017 WIB

Jakarta - Perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terkait penyusunan lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan selesai pada akhir tahun ini. Demikian kurang lebih hasil rapat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Freeport, Senin (27/11).

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi VII itu dilakukan secara tertutup. Sekitar dua jam pembahasan digelar yang dimulai sekitar pukul 14.22 WIB. Dari Kementerian ESDM diwakili oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot, sedangkan dari pihak Freeport diwakili oleh Direktur dan Executive Vice President Tony Wenas.

Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu mengatakan dalam rapat tersebut setidaknya ada tiga hal yang dicermati dalam proses negosiasi yakni terkait smelter, divestasi dan perpanjangan operasi. Dia mengatakan proses negosiasi masih berjalan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

"Jadi akhir tahun ini tadi mereka katakan. Tapi tidak dijelaskan tanggalnya. Kami tunggu saja seperti apa hasil dan penjelasan dari pemerintah," kata Gus Irawan ditemui usai rapat.

Perundingan penyusunan IUPK sudah berlangsung sejak 10 Februari hingga 10 Oktober 2017. Namun sampai batas waktu itu belum tercapai kesepakatan sehingga diberikan perpanjangan masa perundingan selama tiga bulan.

Ada empat poin dalam negosiasi tersebut yakni perpanjangan operasi Freeport pasca 2021, divestasi 51%, peningkatan penerimaan negara, dan pembangunan smelter. Sebenarnya jelang batas waktu Oktober kemarin itu sudah dicapai kesepakatan umum yakni pemerintah bakal memberi perpanjangan operasi Freeport secara bertahap atau 2x10 tahun hingga 2021. Kemudian Freeport merampungkan pembangunan smelter paling lambat 2022.

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu pun bersedia melepas 51% kepemilikannya melalui divestasi. Selain itu disepakati peningkatan penerimaan negara. Dua poin terakhir ini yang sedang dibahas secara detil mengenai mekanisme divestasi dan payung hukum penerimaan negara. Nantinya detil kesepakatan itu akan dimasukkan ke dalam lampiran IUPK.

Gus Irawan menerangkan belum ada kesepakatan harga saham divestasi antara kedua belah pihak. Hanya dijelaskan bahwa divestasi paling lambat rampung pada 2019.

"Jadi divestasi dilakukan bertahap dan selesai pada 2019," ujarnya.

Dalam rapat itu, anggota Dewan menagih komitmen Freeport dalam menyelesaikan pembangunan smelter. Pasalnya smelter menjadi amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebenarnya UU itu mengamanatkan pembangunan smelter paling lambat lima tahun sejak diundangkan atau tepatnya hingga 2014 silam. Namun hingga waktu yang ditentukan itu ternyata smelter Freeport secara fisik belum terlihat. Kini muncul batas waktu hingga 2022 agar Freeport menyelesaikan pembangunan smelter.

"Kami minta kepastian smelter ini selesai pada 2022 nanti," tegasnya.

Lebih lanjut Gus Irawan menyebut tidak ada opsi apapun bila perundingan belum mencapai kesepakatan pada akhir tahun ini. Pasalnya pemerintah dan Freeport berkeyakinan mencapai titik temu paling lambat akhir tahun ini.

"Pemerintahnya optimis, Freeportnya optimis juga. Ya kita enggak ada alasan untuk tidak optimis. Ya sudah sabar saja lah," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com