Kisruh Limbah, Filipina Panggil Pulang Dubes di Kanada

Kisruh Limbah, Filipina Panggil Pulang Dubes di Kanada
Para aktivis lingkungan menggelar unjuk rasa di luar gedung parlemen di Manila, untuk mendesak pengiriman kembali limbah ke Kanada pada 9 September 2015. ( Foto: AFP / Dokumentasi )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Jumat, 17 Mei 2019 | 18:46 WIB

Ottawa, Beritasatu.com- Pemerintah Filipina telah menarik duta besarnya untuk Kanada setelah meningkatnya sengketa terkait sampah antara kedua negara. Filipina menyatakan Kanada telah melewatkan tenggat waktu untuk mengambil kembali limbah sampah yang dikirimkan ke Manila sekitar enam tahun lalu.

Lebih dari 100 kontainer yang berisi limbah rumah tangga yang diyakini akan dijadikan plastik daur ulang, tiba di Pelabuhan Manila antara tahun 2013-2014. Tapi limbah berton-ton itu ternyata merupakan plastik-plastik yang tidak bisa didaur ulang, sampah rumah tangga, dan popok bayi.

Perusahaan swasta Kanada, Chronic Inc dan perusahaan penerima barang yang berbasis di Filipina mengangkut 103 kontainer sampah itu dari Kanada ke Filipina, berdasarkan organisasi hukum nirlaba, Pusat Pasifik untuk Hukum Lingkungan dan Litigasi (CELL).

Dalam penilaian bulan April lalu, CELL menyatakan Kanada telah melanggar Konvensi Basel, yaitu perjanjian internasional yang dirancang untuk mengurangi pergerakan limbah berbahaya antar-negara.

“Gerbong-gerbong kontainer itu secara keliru menyatakan isinya sebagai bahan bekas plastik homogen karena faktanya pengiriman ini mengandung limbah heterogen termasuk sampah rumah tangga,” sebut pernyataan CELL.

Pemilih Chronic pada 2014 menyatakan kepada surat kabar Toronto Star, bahwa pihaknya membantah tuduhan itu dengan menyatakan tidak ada sampah yang dikirim. Kontennya terdiri dari 95% plastik dan sisanya adalah bahan yang akan ditemukan dalam sampah rumah tangga berstandar daur ulang. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut dari perusahaan itu atas keluhan Filipina.

Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau saat ditemui di Paris, Kamis (16/5), mengatakan pemerintah bekerja secara erat dengan para pejabat Filipina atas masalah itu sejak beberapa bulan lalu.

“Kami sangat berharap segera mendapatkan resolusi,” kata Trudeau.



Sumber: Suara Pembaruan