1.200 Narapidana Lolos Dari Hukuman Mati di Malaysia

1.200 Narapidana Lolos Dari Hukuman Mati di Malaysia
Menteri Hukum Malaysia, Liew Vui Keong. ( Foto: Istimewa )
Natasia Christy Wahyuni / JAI Jumat, 12 Oktober 2018 | 17:58 WIB

Kuala Lumpur - Sedikitnya 1.200 narapidana di Malaysia lolos dari hukuman mati, setelah Kabinet Malaysia setuju menghapus hukuman yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) itu.

Menurut Menteri Hukum Malaysia, Liew Vui Keong, rancangan undang-undang (RUU) untuk menghapus hukuman mati dan UU Penghasutan itu kemungkinan akan dibahas oleh pemerintah saat bertemu parlemen Malaysia, Senin (15/10).

“Seluruh hukuman mati akan dihapuskan. Dihentikan sepenuhnya,” kata Liew, di Kuala Lumpur, Kamis (11/10).

Liew juga meminta penghentian seluruh eksekusi sampai keputusan itu berlaku sah. Selain itu, Dewan Pengampunan juga diminta mengkaji narapidana dalam daftar tunggu, agar bisa diringankan hukumannya atau dibebaskan.

“Sejak kita menghapuskan hukuman (mati, Red), seluruh eksekusi tidak boleh dilakukan. Kami akan menginformasikan kepada Dewan Pengampunan untuk melihat berbagai penerapan bagi narapidana dalam daftar tunggu (hukuman mati, Red), bisa diringankan atau dibebaskan,” ujar Liew.

Dia mengungkapkan, selain menghapus hukuman mati, Pemerintah Malaysia juga akan mencabut Undang-Undang (UU) Penghasutan yang diperkenalkan Inggris pada 1948.

Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Gobind Singh Deo, mengonfirmasi pernyataan Liew. Menurutnya, kabinet telah mengadakan rapat pada Rabu (10/10), dan memutuskan untuk mengakhiri hukuman mati.

“Saya berharap UU akan segera diamandemen,” ujarnya.

Lebih dari 1.200 orang berada di daftar tunggu hukuman mati di Malaysia. Hukuman itu diberikan untuk berbagai jenis kejahatan termasuk pembunuhan, penculikan, perdagangan, narkoba, dan pengkhianatan.

Terkait UU Penghasutan, Gobind mengatakan, UU itu telah diperluas selama beberapa dekade untuk melarang tindakan, pidato, atau publikasi yang berupaya melawan pemerintahan atau sembilan sultan kerajaan Malaysia.

Kelompok HAM menilai UU itu kerap dipakai pemerintah sebagai senjata untuk melawan politisi oposisi, jurnalis, mahasiswa, akademisi, dan para pengkritik pemerintah.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE