Soal Swastanisasi Air, Anies: Belum Ada Update

Soal Swastanisasi Air, Anies: Belum Ada Update
Ilustrasi Air Bersih. ( Foto: Google )
Lenny Tristia Tambun / FER Selasa, 14 Mei 2019 | 19:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak dipanggil Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk dimintakan keterangan terkait pengambilalihan swastanisasi air, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, belum ada fakta terbaru tentang proses pengambilalihan pengelolaan air dari swasta ke Pemprov DKI.

"Belum ada update. Saya sudah minta, tetapi belum ada,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Baca Juga: Swastanisasi Air, KPK Minta Penjelasan Anies Baswedan

Sementara itu, Direktur Utama PT PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, mengatakan ada banyak hal yang disampaikan KPK saat pemanggilan pada 10 Mei 2019 lalu.

Kemudian PT PAM Jaya bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum akan merumuskan langkah yang akan diambil terkait belum bersedianya PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) turut serta dalam proses pengambialihan pengelolaan air.

"Perumusan langkah strategis kita buat berdasarkan masukan dari KPK,” kata Hernowo.

Baca Juga: KPK Minta Pemprov DKI Cegah Potensi Kerugian Negara

Langkah strategis tersebut, tambah Hernowo, perlu dipertimbangkan agar pengambilalihan yang dilakukan tidak mengganggu pelayanan air minum di DKI Jakarta.

Salah satu masukan KPK, adalah mendorong agar pengambilalihan pengelolaan air dari Palyja dan Aetra bisa sesuai dengan tata kelola yang baik dan akuntabel. Namun, Hernowo enggan menjelaskan lebih rinci masukan KPK dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga: Anies Ungkap 3 Masalah Swastanisasi Air

Seperti diketahui, KPK sebelumnya memanggil Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum untuk meminta kejelasan terkait dengan swastanisasi air yang telah berlangsung di DKI Jakarta. KPK menilai ada potensi resiko klausul perjanjian kerja sama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat.

Oleh karena itu, KPK memanggil Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum untuk meminta penjelasan terkait rencana Pemprov DKI Jakarta pasca berakhirnya kontrak kerja sama PAM Jaya dengan dua mitra terkait yaitu Palyja dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).



Sumber: BeritaSatu.com